JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke-48 dengan tema “Membangun Desa, Membangkitkan Ekonomi Lokal” digelar di ITB Ahmad Dahlan pada 8 Februari 2022. Sejumlah pakar hadir menyumbangkan gagasannya dalam seminar tersebut, antara lain Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas; Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; dan pendiri gerakan Inovator 4.0 Indonesia Budiman Sudjatmiko.
Anwar Abbas menyoroti tingginya ketimpangan ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Ia menyebut jumlah penduduk yang tinggal di kota sekitar 150 juta jiwa atau 58% dan sisanya sekitar 120 juta atau sekitar 44% tinggal di desa. “Maka kalau kita bicara tentang ekonomi nasional, tidak hanya ekonomi masyarakat kota tapi juga masyarakat desa,” ujarnya. Desa dan kota dianggap satu kesatuan. “Tetapi yang kita saksikan adalah kehidupan masyarakat kota sangat baik, sementara kehidupan masyarakat desa itu masih banyak yang tertinggal, terbelakang.”
Amanat konstitusi di Pasal 33 ayat (3) menyebut, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Realitanya, kekayaan alam Indonesia belum mampu mensejahterakan semua warga. “Kita menginginkan supaya rakyat bisa makmur dan sejahtera, tetapi kemiskinan masih tampak. Kalau melihat datanya, kemiskinan sebelum pandemi ada sekitar 24 juta dan setelah pandemi naik menjadi 27-28 juta, naik cukup tajam,” ulas Anwar.
Menurutnya, ketimpangan dan kemiskinan ini ditopang oleh sistem ekonomi Indonesia yang cenderung liberal-kapitalis. “Dalam sistem liberal-kapitalis, yang berlaku adalah persaingan. Dalam sistem ini, yang berlaku adalah teori Darwin, survival of the fittest,” ungkapnya. Ia mengingatkan bahwa perlu penyesuaian dan langkah nyata agar sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi. “Kita ingin Indonesia ini maju, tidak hanya maju tetapi juga berkeadilan.”
Kebijakan pemerintah, kata Anwar, harus diorientasikan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Pemerintah dapat bekerjasama dengan ormas Islam dalam mengupayakan kesejahteraan. “Melalui gerakan yang diupayakan bersama, kita bisa menciptakan entrepreneur dan pengusaha yang bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik,” tukas Anwar Abbas.
Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa perekonomian desa masih menjadi penyangga ekonomi nasional, meskipun pandemi selama dua tahun terakhir telah berdampak pada ekonomi desa. “Selain berdampak pada sektor kesehatan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi, termasuk kemiskinan di desa. Kabar baiknya, desa-desa sangat cepat belajar dan sigap mengantisipasi penyebaran Covid-19 berikut dampak yang mungkin ditimbulkan selama pandemi ini. Sehingga sepanjang pandemi, desa tetap berinovasi, desa tetap bangkit, desa tetap tumbuh menapaki jalan kemandiriannya,” katanya.
Menanggapi pernyataan Anwar Abbas tentang kemiskinan di desa, Halim Iskandar mengakui bahwa kemiskinan Indonesia naik dari 9,22 persen menjadi 10,19 akibat pandemi. Namun menurutnya, jika dibandingkan antara kota dan desa, kemiskinan di desa lebih rendah, hanya 0,60 persen, dibanding kemiskinan di kota yang mencapai 7,88 persen. Melalui dana desa, kementeriannya telah berupaya mengurangi anka kemiskinan di desa.
Halim menyebut tiga prioritas anggaran dana desa di tahun 2022. Pertama, untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan desa. Kedua, untuk menjalankan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Ketiga, untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, sesuai dengan kewenangan desa. “Jadi kalau ditanya, jawabannya, dana desa itu boleh dibuat apa saja selain yang dilarang, selama masih berkaitan dengan peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi,” katanya.
***
Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa menurut banyak penelitian, pada 2025 diperkirakan ada banyak pekerjaan fisik dan rutin yang akan digantikan oleh mesin dan teknologi. Selama ini, pekerjaan fisik dan rutin merupakan hal yang kerap ditemui di masyarakat pedesaan. Data itu berarti bahwa dalam waktu tidak lama lagi, desa akan tergerus oleh kemajuan teknologi.
Muhammadiyah diharap hadir di tengah masyarakat untuk memastikan adilnya distribusi kesejahteraan. Muhammadiyah dapat hadir dalam mengupayakan rekayasa teknologi digital, kecerdasan buatan, hingga bioteknologi, sehingga desa semakin berdaya dan dapat mengejar ketertinggalannya. “Di lain pihak, Muhammadiyah sebagai organisasi pergerakan keagamaan Islam yang banyak fokus pada pendidikan harus memastikan sumber daya manusia di desa disiapkan,” ungkapnya.
Peran serta Muhammadiyah melalui AUM yang tersebar di desa, semestinya mampu melahirkan masyarakat yang lebih lincah dan adaptif. Budiman juga berharap Muhammadiyah memberi perhatian kepada aset universal yang harus dikuasai oleh desa. Aset-aset universal tersebut yakni ruang publik, sumber daya alam desa, infrastruktur fisik desa, dana desa, data desa, pengetahuan dan ilmu pengetahuan di desa, komunitas-komunitas desa, dan kekuatan desa. “Delapan aset inilah yang perlu dipetakan oleh Muhammadiyah, yang ada di seluruh desa di Indonesia,” tukas Budiman Sudjatmiko. (Ribas)
