YOGYAKARTA-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jum’at (8/4/2022) bersilaturahim ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan diterima langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto.
Dalam pertemuan tersebut, Haedar Nashir menyampaikan tentang tantangan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti globalisasi, era disrupsi, dan posmodern. Menghadapinya, memerlukan pemikiran berkemajuan yany dilandasi nilai dan pijakan konstitusi yang kokoh agar tidak salah arah. Disertai sikap optimis dan spirit Bhineka Tunggal Ika yang autentik agar Indonesia bisa menghadapi tantangan ke depan.
“Indonesia punya modal rohani, politik, budaya, dan sosial yang mencukupi. Nantinya, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar. Untuk mewujudkannya, perlu kekuatan bersama dengan mengerahkan segala kemampuan yang memadukan karakter, persatuan, dan etos kemajuan” tutur Haedar.
Demokrasi harus dijalankan dengan nilai dasar Pancasila yang diaktualisasikan secara nyata dan jiwa kenegarawanan para elite yang tinggi, bukan demokrasi prosedural yang berjalan pragmatis dan berorientasi politik praktis semata.
“Di luar aspek persatuan dan demokrasi, potensi yang dimiliki bangsa ini hebat-hebat, tetapi secara kolektif dan sistem demokrasi harus kuat serta kebijakan strategis ke depan perlu rancang-bangun yang utuh agar mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju,” ujarnya.
Dalam pandangan Muhammadiyah, kondisi kehidupan kebangsaan Indonesia saat ini berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi seperti demokrasi transaksional dan prosedural yang berorientasi kekuasaan semata dan dibayang-bayangi praktik oligarkis. Ujian dan tantangan demokrasi akan terus dihadapi, termasuk di masa pandemi ini.
Jadi, harapannya ke depan seluruh kekuatan bangsa dapat sama-sama merawat demokrasi dalam semangat berpijak pada nilai kebangsaan yang luhur, etos kemajuan, dan konstitusi yang berlaku. “Jaga konstitusi dan jangan disiasati untuk kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang membuat ketidakpastian dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan”, pungkas Haedar Nashir. (ppm/rbs)
