YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Berbarengan dengan satu tahun tragedi pengepungan dan represi aparat kepolisian di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, gabungan organ Muhammadiyah merilis hasil kajian Proyek Strategis Nasional.
Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan kolaborasi antara Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah serta Tim Peneliti Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Muhammadiyah.
Policy brief berjudul Wadas: Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi atas nama PSN tersebut diluncurkan bersamaan dengan agenda Pernyataan Sikap PP Muhammadiyah atas kasus yang sama (25/4). Kedua dokumen di atas, 63 halaman naskah kajian berserta delapan butir Pernyataan Sikap, akan dikirim ke Presiden RI, Ketua DPR, dan Gubernur Jawa Tengah.
David Effendi sebagai Ketua Tim Peneliti, dalam pernyataannya menegaskan, proyek ini sarat akan berbagai masalah yang berakibat fatal bagi lingkungan hidup. Di antara poin penegasannya ialah pada aspek pembangunan yang berjalan tanpa mitigasi bencana, tanpa pelibatan masyarakat, hingga permainan buzzer yang menyerang narasi faktual di lapangan.
“Maka izin penetapan lokasi (IPL) yang dikeluarkan Gubernur Jateng di Desa Wadas secara dengan sangat meyakinkan kita meminta IPL itu dibatalkan. Demi kemanusiaan, demi kelestarian,” tandasnya.
Perwakilan warga Wadas yang hadir juga menyampaikan perlakuan represi aparat yang terus menekan mereka, termasuk juga perempuan yang berjuang menghalangi proses pengukuran tanah. Dampak lainnya dirasakan pada anak-anak yang mengalami trauma akibat menyaksikan kekerasan terhadap orang tua dan orang-orang sekitarnya.
Warga Wadas lainnya menyatakan secara tegas, “Kecintaan kami kepada alam kami. Kami hanya pengen Wadas tetap lestari dan tidak terjadi penambangan”. (ykk)