Sejarah, Musywil Lahirkan PWM Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sejarah, Musywil Lahirkan PWM Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sejarah, Musywil Lahirkan PWM Papua Barat dan Papua Barat Daya

Sejarah, Musywil Lahirkan PWM Papua Barat dan Papua Barat Daya

MANOKWARI, Suara Muhammadiyah – Pertama kali terjadi dalam sejarah Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengadakan satu Musyawarah Wilayah (Musywil) untuk memilih dua kepemimpinan untuk dua PWM.

Hal itu terjadi di Musywil ke-III PWM Papua Barat yang diselenggarakan pada (28-29/12) di STKIP Muhammadiyah Manokwari, yang menghasilkan putusan yang akan digunakan di dua PWM yaitu di Papua Barat sendiri dan Papua Barat Daya sebagai provinsi baru atau pemekaran di Papua.

Ketua Panitia Pemilihan Syamsul Inay menjelaskan dari 61 bakal calon formatur dipilih 11 orang formatur sebagai PWM untuk tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan Musywil ke-III Papua Barat ini sekaligus untuk mengontrol rentan kendali organisasi baik di internal PWM maupun 12 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM). Dengan adanya pemekaran, diharapkan koordinasi akan semakin mudah karena memperpendek jangkauan.

Mulyadi Djaya mewakili PWM Papua Barat Daya menyampakan bahwa, “Antar PWM dan PDM di setiap daerah menjadi semakin pendek serta mudah dalam koordinasi kerja-kerja program organisasi. Ini mengingat kondisi geografis Papua Barat dan Papua Barat Daya yang cukup luas dan berpulau-pulau,”

Tapi yang jelas Musywil III ini merupakan sejarah karena menghasilkan dua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah,” ungkapnya.

Musywil ke-III menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah di Bumi Cenderawasih. Dan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya akan membantu mempercepat pertumbuhan SDM di provinsi baru tersebut.

Kolaborasi yang dibangun antara pemerintah provinsi dengan Muhammadiyah senantiasa terus berjalan, untuk membangun daerah-daerah. “Masih banyak masalah SDM misalnya masih tinggi angka stunting, kekurangan gizi, angka putus sekolah dan lainnya. Pemerintah tetap berharap kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Muhammadiyah,” ungkap Asisten II Setda Papua Barat, Thamrin Payapo. (dhel)

Exit mobile version