YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah—Peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 mengangkat tema ‘Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat’. Rangkaian perayaan Hari Pers Nasional 2023 digelar selama enam hari berturut-turut yaitu pada 6-12 Februari 2023 di Medan, Sumatera Utara.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional untuk segenap insan pers Indonesia. Ia berharap, pers menjalankan pilar keempat demokrasi dalam membangun bangsa dan negara. Pers berperan sebagai penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pers harus membawa jiwa, visi dan cita-cita luhur Indonesia bersama seluruh komponen bangsa dan institusi negara hadir mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bangsa dan rakyat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur,” tutur Haedar (9/2/2023).
Sementara itu, kepada pengelola maupun penyelenggara media, Haedar berpesan supaya senantiasa berpegang pada nilai luhur Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa sebagai pondasi nilai utama dalam menjalankan peran.
Haedar berharap, kebebasan pers yang dianut di Indonesia bisa dijalankan dalam bingkai nilai-nilai luhur yang hidup di Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena bangsa dan negara ini tidak hanya membangun relasi di atas kebebasan, tetapi juga ada jiwa gotong royong, kolektif-kebersamaan, bhineka tunggal ika. “Sehingga kebebasan itu terintegrasi dengan daya hidup bangsa Indonesia,” katanya.
Selain itu, terkait dengan demokrasi bermartabat yang diusung di tema ini Hari Pers Nasional 2023. Haedar berharap, proses demokrasi, politik bahkan ekonomi dan budaya harus senantiasa merujuk pada nilai Pancasila sebagai dasar negara.
“Demokrasi di Indonesia harusnya bertumpu pada sila keempat, yakni Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam demokrasi dan politik Indonesia yang berbasis pada Pancasila ada nilai musyawarah bukan nilai siapa kuat siapa menang,” ujarnya.
Tidak hanya kebebasan, demokrasi dan politik Indonesia juga mengandung nilai kebersamaan dan nilai kebijaksanaan. Demokrasi tidak memakai prisip oligarki, dan tidak semata-mata menggunakan nilai rasionalitas. Nilai-nilai inilah yang menopang demokrasi bermartabat.
“Kami berharap seluruh dunia pers di Indonesia menjadi pendorong demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat adalah demokrasi yang berbasis pada nilai, perilaku dan tindakan yang terhormat,” tuturnya.
Maka demokrasi yang bermartabat, tidak akan membenarkan meluasnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan tidak terbatas, dan praktek berbangsa dan bernegara yang menimbulkan masalah. Dalam situasi ini, pers berperan untuk menyuarakan aspirasi publik dan kritik kepada pemerintahan.
“Demokrasi bermartabat juga menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebaikan, dan kepantasan, sehingga transaksi politik uang, dan berbagai proses demokrasi pragmatis tidak menjadi berkembang, karena demokrasinya bermartabat,” katanya.
Pers perlu memegang nilai, tidak menjadi serba bebas. “Serta tidak boleh menghalalkan segala cara, termasuk jangan membiarkan politik perpecahan dan pembelahan politik terus terjadi. Sehingga Indonesia atas nama demokrasi terancam keutuhannya,” tukas Haedar Nashir. (ribas/ppmuh)