Konsolidasi LHKP, Muhammadiyah Tidak Anti Partai Politik
MALANG, Suara Muhammadiyah – Muhammadiyah tidak anti partai politik karena dalam sejarahnya tidak ada ideologi yang mempertentangkan antara keduanya. Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) muhammadiyah, Busyro Muqoddas dalam konsolidasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) se-pulau Jawa. Agenda yang dilaksanakan pada 17 Mei 2023 di Kapal Garden Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut menjadi upaya Muhammadiyah dalam menyongsong tahun politik 2024.
Busyro dalam paparannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis LHKP pada ranah politik kebangsaan dan kebijakan publik. Ia juga menyebut bahwa hubungan Muhammadiyah dan politik jelas termaktub dalam matan dan cita-cita Muhammadiyah. “Sebagai organisasi, Muhammadiyah tidak lepas dari intensitas habluminallah dan habluminannas. Demikian juga dengan kegiatan politik terutama dalam politik praktis. Maka kita harus lebih hikmah. Kata hikmah di sini merupakan perpaduan antara kepekaan qolbun salim dan kepekaan akal waras atau akal budi,” ujar Busyro.
Walaupun Muhammadiyah bukan partai politik. Namun Muhammadiyah memiliki tradisi demokrasi yang baik. Pun dengan proses demokratisasi. “Sebagai salah satu unsur chief strategy officer (CSO), Muhammadiyah tetap akan memasang posisi menjaga jarak. Apalagi melihat politik praktis seperti sekarang. Muhammadiyah akan tetap konsisten untuk memperkuat jati dirinya, menebar kebermanfaatan pada masyarakat karena hal itu adalah amanat Allah dan amanat muktamirin,” tegas Busyro.
Adapun konsolidasi tersebut menjadi yang pertama dan akan disusul di lima regional lainnya. Hingga nanti akan berakhir pada rakernas pada Agustus mendatang. Dalam kesempatan itu, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim juga meluncurkan platform Maklumat.id. Situs ini merupakan media online yang menjadi corong umat, khususnya yang berkaitan dengan politik.
Rektor UMM, Fauzan mengatakan, yang paling penting dari agenda konsolidasi ini adalah hasil akhir. Dalam hal mempersiapkan kader dari Muhammadiyah, LHKP perlu menggunakan paradigma yang berbeda, agar para kader nantinya bisa diterima dari khalayak manapun. “Seperti halnya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang telah banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Misalnya saja dengan sederet pemerintah daerah untuk membantu dan berkontribusi langsung di daerah terkait. Memberikan masukan di banyak aspek dan sektor. Terbaru, UMM telah berkolaborasi dengan Pemkab Tabanan mengenai Subak di Bali,” ungkap Fauzan.
Fauzan menambahkan, inklusivitas atau cara pandang terbuka harus menjadi nafas dari LKHP. Apalagi jika akhir yang diinginkan lembaga ini adlaah hikmah. Dengan begitu, Muhammadiyah tidak hanya berkembang dari segi biologisnya saja, tetapi berkembang pula sosiologis dan ideologinya. (diko)