Majelis Dikdasmen PNF: Masyarakat Patner Setara dalam Penyelenggaraan Pendidikan
JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Selain belum meratanya kualitas sekolah dan guru di Indonesia, diskontinuitas kebijakan masih menjadi permasalahan utama di dunia pendidikan kita. Oleh karena itu dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 ada tiga point penting terkait dengan apa yang dirancang Bappenas berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Pertama, Muhammadiyah merasa perlu memastikan bahwa pembangunan SDM khususnya pendidikan, pemerintah punya perhatian yang sama antara pendidikan pemerintah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Majelis Dikdasmen PNF merasa perlu mengundang Bappenas untuk memastikan bahwa secara kebijakan dan dokumen peran pendidikan yang diselenggarakan masyarakat juga diperhatikan. Walaupun kenyataannya belum ada secara eksplisit. Kedua, strategi dan indikator prioritas terhadap pendidikan. Ketiga, bagaimana peranan swasta dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
Secara ringkas Bappenas ingin agar pembangunan manusia Indonesia mulai 2025 hingga 2045 tidak terpotong alias terputus karena pergantian kepemimpinan. Artinya sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, kita tidak boleh tinggal kelas. Indonesia harus naik kelas, jangan sampai mundur ke belakang. Gejala mundur ke belakang ini sering kita jumpai karena diskontinuitas kebijakan dan sederet permasalah klasik lain yang sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat.
Didik Suhardi, Ketua Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa RPJPN merupakan dokumen strategis yang dapat menjadi acuan dan pendoman bagi pemerintah. Dan sekaligus menjadi dasar untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045 yang ditandai dengan semakin sejahteranya masyarakat Indonesia. Hal ini bukan suatu yang mudah. Sumber Daya Manusia (SDM) tentu akan menjadi kenci keberhasilan dalam terwujudnya cita-cita luhur tersebut.
Didik menegaskan bahwa peran mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan oleh masyarakat sipil. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan sudah hadir sejak sebelum Indonesia merdeka, baik yang dikelola oleh Muhammadiyah, NU, PGRI, dan lembaga masyarakat lain yang memiliki posisi luar biasa dalam rangka ikut serta mempersiapkan SDM unggul Indonesia.
“Dalam Seminar dengan tema Bagaimana Peran Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Rancangan RPJPN Indonesia Emas 2045 ini kami ingin memastikan infprmasi yang jelas dan konkrit terkait dengan RPJPN. Selain itu kami juga berharap perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat ini mendapatkan tempat yang setara dengan lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah,” ujarnya dalam forum yang berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta (21/6).
Irwan Akib, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan, keterlibatan masyarakat di dunia pendidikan sangat aktif sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sumber daya manusia. Tentu hal ini belum cukup untuk mewujudkan SDM yang unggul. Perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan dunia pendidikan Indonesia. Menurutnya tak sedikit best practice yang dilakukan oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat menemui permasalahan krusial, khususnya terkait dengan pembiayaan yang tinggi. Sehingga tak banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Inilah pentingnya pemerintah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya membangun pendidikan perlu didorong dan didukung secara maksimal. Selain itu yang tak kalah penting adalah memposisikan masyarakat sebagai patner yang setara dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
“Dalam konteks pembangunan pendidikan di Indonesia, saya melihat bahwa pendidikan seharusnya digunakan untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa. Sesungguhnya kita telah memiliki modal dasar, modal ideologi berupa pancasila dan pembukaan UUD 1945 yang seharusnya menjadi landasan di dalam membangun pendidikan Indonesia yang unggul dan berkemajuan,” ungkap Irwan Akib saat membuka forum yang dihadiri oleh para tokoh, pejabat, serta praktisi pendidikan di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan pendidikan seharusnya tidak lepas dari bagaimana situasi atau kondisi sosial, budaya masyarakat Indonesia yang berkarakter kepulauan. Sangat beragam. Hal ini perlu menjadi masukan yang sangat serius pada basis pemikiran kita tentang bagaimana membangun pendidikan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sangat beragam mulai dari sumber daya alam, sumber daya masnusia, hingga keunikan budayanya, harus masuk dan menjadi bagian terpenting dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. (diko)