PURWOKWETO, Suara Muhammadiyah-Dalam rangka menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Kontruksi, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya dan Universitas di wilayah lingkup Pemerintah Banyumas menggelar acara Pelatihan Building Information Modelling (BIM) Medoller Secara Luring di Aula Sasana Begrat DPU Kab. Banyumas, Senin – Sabtu, 31 Juli – 05 Agustus 2023 lalu.
Sekertaris Prodi Teknik Sipil UMP Sulfah Anjarwati, S.T., M.T mengatakan, tujuan digelarnya acara tersebut untuk mewujudkan pelaksanaan belanja yang memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabel sehingga dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan.
“Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintregasi dan mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja,” katanya saat ditemui di Purwokerto, Kamis (3/8/2023).
Menurutnya, acara tersebut untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Kontruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil yang berkualitas.
“Ini juga untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dari Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,” katanya.
Selain itu, lalnjut Sulfah, untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Kontruksi. Menata Sistem Jasa Kontruksi yang mampu mewujudkan keselamatan public dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, dan menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang mampu mewujudkan keselamatan public dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
Dijelaskan, pelaksanaan pembangunan daerah baik itu kegiatan fisik maupun konstruksi merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan kebutuhan operasional kantor bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai penunjang pelayanan.
“Sehingga, ketersedian kebutuhan kantor dan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dapat terwujud. Harus didukung oleh pelaksanaan anggaran belanja daerah yang di dasarkan juga atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah,” pungkasnya. (tgr/Tri)