KULON PROGO, Suara Muhammadiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir, MSi secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah, Sabtu (2/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta, Kulon Progo, DIY. Dengan mengusung tema “Sinergi untuk Kesehatan Berkemajuan.”
Dalam amanatnya, Haedar mengatakan pengengejawantahan dari Rakornas MPKU PP Muhammadiyah ini harus bisa menghasilkan program kerja yang tepat sasaran. Yakni program kerja dengan mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi warga masyarakat secara komprehensif.
“Rakornas itu (harus) mengambil atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang terpenting dari yang penting. Artinya lebih fokus, lebih prioritas, dan tidak perlu menambah program. Jangan sampai Rakornas berubah menjadi Muktamar baru,” ucapnya.
Haedar menjelaskan semua itu mesti dilakukan agar bisa mewujudkan program Muktamar Muhammadiyah yang sangat relevan. Lebih lanjut, Haedar mengajak agar Rakornas harus bisa membagikan pandangan dan pengalaman hal ihwal best practice dari seluruh wilayah. Hal itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kualitas kesehatan warga masyarakat.
“Dalam konteks ini, maka apa yang disebut dengan kesehatan berkemajuan itu tentu perlu diformulasikan dalam kegiatan-kegiatan MPKU dari pusat sampai ke cabang yang menjadi bagian dari struktur kelembagaan Muhammadiyah,” tuturnya.
Haedar meningatkan dunia kesehatan bagi umat manusia sangat fundamental. Ini karena tengah terjadi disrupsi yang ditambah dengan tumpukan permasalahan seperti Wabah Pandemi Covid-19 berkepanjangan. Pada saat bersamaan juga muncul masalah-masalah baru bersifat mengglobal yang mengerucut pada pergeseran orientasi dan paradigma kesehatan yang berubah menjadi industri.
“Dan ini akan semakin masif karena pergerakan global kehidupan kita setelah dunia industri. Maka dalam proses bergeraknya dunia kesehatan ke arah industri, mau tidak mau pasti terjadi proses kapitalisme yang melekat dengan dunia industri kesehatan” terangnya.
Terkait dengan hal di atas, Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengeaskan kapitalisme yang melekat dunia industri. Tambahnya, kapitalisme dan industrialisasi kesehatan harus terdapat topangan dan fondasi yang kuat.
“Kapitalisme dan industrialisasi kesehatan jika tidak memiliki basic nilai dan kerangka paradigma yang kokoh, nanti tidak ada bedanya dengan industri yang lain. Di situlah pentingnya kita merefleksikan pemikiran-pemikiran untuk tetap ada bingkai, baik bingkai nilai maupun bingkai sistem. Bukan hanya bagi kita yang berada di Muhammadiyah, bahkan untuk Indonesia sekaligus,” tuturnya.
Karena cita-cita nasional bangsa Indonesia hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Jadi, ini mengikat sebagai kewajiban konstitusional untuk seluruh unit, bagian, struktur ketatanegaraan kita. Yang tidak boleh keluar dari itu,” ucapnya.
Dalam konteks pelayanan kesehatan, Haedar mendorong agar nilai-nilai yang terkandung di dalam lima butir Pancasila untuk dapat dibumikan sekaligus di ejawantahkan dalam praktik nyata, kata sejalan tindakan. Dirinya mewanti-wanti agar bangunan Pancasila itu terlepas dari ikatan untuk melayani kesehatan masyarakat. Sebab, kesehatan itu memiliki relevansi yang sangat berkelindan dalam kehidupan secara luas.
“Rakornas ini harus bisa merancang bangun model sinergi rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah dan gerak kesehatan berbasis komunitas. Kesehatan adalah hak dasar manusia untuk menyehatkan jiwa, raga, dan lingkungan sekitarnya,” tegasnya. (Cris)
