Indonesia adalah negara agraris dan maritim. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris dan maritim. Kata tanah air menunjukkan kesatuan agraris dan maritim yang membentuk Nusantara dan kemudian, Indonesia. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang potensial memiliki kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan karena kekayaan alam di daratan, di sungai dan di lautan. Juga kekayaan alam yang berada di udara.
Masalahnya, pengelola negara dan pemimpin bangsa cenderung ’mengkhianati’ kenyataan Indonesia sebabgai negara agraris dan maritim, mengabaikan dan menyepelekan kenyataan dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim. Kebijakan mereka cenderung menggerus dan membocorkan kekayaan tanah air dan bangsa sebagai sebagai agraris dan maritim tadi. Bahkan dengan licik banyak yang berkomplot dengan orang asing untuk merampok kekayaan di daratan dan di lautan itu. Dalam konteks ini nasionalisme dan patriotisme mereka adalah omong kosong.
Muhammadiyah yang besar dan kokoh, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dar rakyat Indonesia dan sebagai bagian dari negara Indonesia wajib mengisi ruang kosong dan menghapus omong kosong tentang nmasionalisme dan patriotismee itu. Yaitu nasioalisme dan patriotisme dalam praktik pengelolaan kekayaan tanah dan air ini. Meluruskan salah urus atas tanah air. Bagaimana caranya?
Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M. P. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah YogyakartA menjelaskan, sebetulnya ada empat pilar dakwah yang bisa dilakukan Muhammadiyah dan ini bisa meningkatkan derajat ketaqwaan dan kualitas keimanan umat Muhammadiyah. Pertama, pendidikan dan kedua kesehatan,. ketiga adalah pangan, keempat adalah energy dan lingkungan.
Muhammadiyah mampu menggondok empat pilar ini. Pilar pangan sudah dimulai dua periode yang lalu, dan pilar energy dan lingkungan perlu seegra digarap. Dalam hal pentingnya pangan, pertama adalah bahwa pangan itu kebutuhan primer, kita boleh punya cadangan devisa sebanyak-banyaknya tetapi apa gunanya kalau kita tidak punya sumber daya pangan. Ini yang membuat sebuah integritas sebuah negara, ini akan runtuh karena, ketergantungan pangan pada bangsa lain. Kalau kita sadari bahwa sebetulnya, kenapa yang saya katakan tadi pangan kemudian lingkungan dan energy. Kita lihat daerah kawasan rawan gempa itu sebagian besar adalah komunitas Muhammadiyah dan bentuknya lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Pangan dan lingkungan ini sangat erat. ”Mudah-mudahan di Muktamar Muhammadiyah 2015 di Makasar, pilar ke 3 dan 4 bisa lebih dipertebal lagi,” harapnya..
Daeng Husni Yunus Ketua MPM Sulawesi Selatan, menjelaskan Secara umum jamaah Muhammadiyah di ranah akat rumput adalah mereka yang sebagian besar kehidupanya bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. ”Sayangnya, upaya mereka untuk terus memproduksi swasembada pangan mandiri terhambat oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru tidak sejalan dengan keinginan mereka,” kata Husni.
Husni sangat sepaakt denan adanya usulan agar sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, untuk kepentingan kedaulatan pangan Indonesia, dijadikan bagian dari pilar dakwah Muhammadiyah. ”Selain alasan Muhammadiyah ingin menjadi salah satu pelopor kedaulatan pangan bangsa, masyarakat yang bergelut pada sektor ini biasanya adalah masyarakat yang terpinggirkan,” ungkapnya.
Drs H Sri Purnomo M Si Bupati Sleman yang aktivis Muhammadiyah optimis. “Pemerintah Kab. Sleman selama ini, masih konsen dengan pertanian masyarakat setempat. Sampai hari ini, Sleman masih menjadi daerah penghasil beras terbanyak di DIY. Sleman, gudangnya beras DIY. Tahun 2014 lalu, Kab. Sleman mengalami surplus beras di atas 100.000 ton. Tahun sebelumnya, 2013 surplus beras Sleman mencapai 106.000 ton. Jadi rata pertahunnya Kab. Sleman mempunyai stok beras lebih hingga di atas 100.000 ton. Biasanya kelebihan beras di Sleman tersebut dijual ke daerah-daerah lain lain, untuk memenuhi kebutuhan beras DIY,” ungkapnya. Melihat potensi Sleman yang besar di bidang pertanian ini, ke depan pemerintah Sleman akan mengupayakan adanya program berkelanjutan pertanian. ”Kalau akan dijadikan pilar dakwah baru Muhammadiyah, maka sumbangsih Muhammadiyah yang kami tunggu adalah bagaimana kemudian Muhammadiyah bisa membukakan pintu marketing untuk petani, sehingga petani makin jelas masa depanya,” tambah Sri Purnomo.
Drs. H Nasikhin Ketua PDM Batang mnengungkapkan, „Sekarang ini TNI sedang dilibatkan dalam upaya mewujudkan kedalulatan pangan dengan operasi khususnya, Muhammadiyah perlu cari peran yang lebih cerdas lagi, Muhammadiyah Insya Allah bisa.”
Immawan Wahyudi Wakil Bupati Gunung Kidul menyadari kalau bagi masyarakat Indonesia bertani bukan hanya sebagai usaha dalam konteks kepentingan ekonomi. Pertanian sudah menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. ”Kini mereka harus berhadapan dengan pemodal rasasa dari asing yang bergerak secara nsional dan global.. Ini Maka petani dan nelayan wajib kita dampingi, khususnya lewat advokasi hukum dan politik ” katanya..
Dr. M. Nurul Yamin, M.Si,Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah mengemukakan langkah majelisnya. Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sejak sepuluh tahun terakhir kepemimpinan Allahuyarham Dr. Said Tuhuleley telah mencanangkan Jihad Kedaulatan Pangan, sebagai pilar ketiga gerakan dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah menganggap soal pangan menyangkut masalah besar, bukan sebatas budidaya tanaman. “Ada persoalan ideologi dalam hal pangan. Muhammadiyah banyak melakukan kajian masalah ini termasuk dengan pemerintah. Namun hasilnya, pemerintah belum juga mau melakukan kebijakan yang radikal untuk kepentingan kedaulatan pangan,” tambahanya..
Ir. Syafi’i Latuconsina SPn, Konsultan Ahli Bidang Pertanian MPM menegaskan, “Apa yang dilakukan Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam hal pertanian ini memang berangkat dari awalnya kita berfikir apa yang bisa kita lakukan terhadap orang miskin? Ternyata orang miskin terbanyak yang ada di republik ini adalah mereka yang bekerja di bidang petanian dan perikanan. Jumlah mereka lebih dari 60 persen, dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah membuat berbagai undang-undang, tapi realisasi dan aktualisasinya selama ini tidak pernah ada. Petani itu itu seakan-akan dimiskinkan dengan undang-undang yang ada. Mereka termarjinalkan dan termiskinkan . Muhammadiyah pun bergerak melawan pemiskinan dan pemarjinalan petani dan nelayan.” (Bahan gsh, nis, tof. Tulisan tof).
