YOGYAKARTA – Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Dr Busyro Muqodas, mendesak Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengevaluasi kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab selama ini model pemberantasan terorisme oleh mereka tidak transparan, profesional dan akuntabel.
“BPK, BPKP, dan lembaga pemeriksa keuangan terkait harus mengaudit keuangan Densus dan BNPT. Duitnya dari mana untuk operasional, jangan sampai ada uang-uang yang keluar-masuk dari asing tanpa kontrol,” katanya di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (29/3/2016) usai menerima Suratmi, istri Siyono yang meninggal di tangan Densus 88,.
Ia berharap pemerintahan Jokowi mengambil sikap tegas dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM). “Jangan masalah ekonomi saja cepat, tetapi di bidang penegakan hukum dan HAM juga perlu ketegasan sikap Presiden,” ujar mantan Ketua KPK ini. (le)
