Sumbar– Belum lama ini, Pemuda Muhammadiyah Pasaman Barat, gelar kembali dialog Kebangsaan lintas generasi di sebuah cafe setempat. Dihadiri tiga pemateri, Agus Susanto anggota DPR RI, Manus Handri mewakili pemerintah daerah dan Syamsir Alam selaku Pimpinan Muhammadiyah di Pasbar serta puluhan unsur perwakilan masyarakat, mahasiswa dan umum.
Acara yang dimulai selepas shalat isya ini berlangsung hangat hingga larut malam dengan tema “Pasaman Barat melawan status tertinggal”. Dialog ini dipandu langsung Ade Herdiwansyah Ketua PD PM Pasbar.
Ia mengatakan, “Terselenggarannya dialog ini berkat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat umum terhadap Muhammadiyah, sehingga acara ini rutin kita lakukan setiap bulannya dengan tema-tema yang menarik untuk dibahas bersama.
Kegiatan bulanan Pemuda Muhammadiyah ini sangat diberi apresiasi Agus Susanto dan Manus Handri. Kedua pejabat ini memaparkan beberapa poin-poin indikator yang segera dibenahi. Mereka juga memaparkan langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti prioritas dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kualitas pendidikan. “Untuk pendidikan kita akan membangun Universitas di Pasaman Barat,” kata Agus Susanto
Di samping itu Pimpinan Muhammadiyah Pasbar sangat mendukung terhadap pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah, termasuk pemekaran nagari yang telah direncanakan hasil dari dialog bulan lalu. Ia berharap, agar pemerintah dapat menjalankan amanat perundang-undangan samapai kelevel paling bawah, sehingga pembangunan secara merata dapat dirasakan masyarakat, ungkap Syamsir Alam.
Dalam kesepatan itu, dihadiri peserta dari organisasi kemahasiswaan seperti, PC IMM Pasbar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muhammadiyah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pimpinan Perguruan Tinggi seperti Wakil Ketua III Yappas, Tokoh masyarakat, warga Muhammadiyah dan masyarakat umum.
Dalam forum ini, masyarakat mampu bertanya secara leluasa serta memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah. Sehingga, langkah- langkah strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah, akan menjadi catatan oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut aspirasi masyarakat dapat ditampung secara langsung oleh pemerintah daerah dan juga DPR RI sebagai mewakili rakyat. (Novia Anizar)
