YOGYAKARTA, suaramuhammadiyah.id– Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Bambang Cipto menyatakan bahwa Muhammadiyah sangat independen dalam urusan politik. Ketika diberi tanggung jawab, Muhammadiyah siap memikulnya dengan penuh amanah. Andaipun tidak diberi, maka Muhammadiyah tidak akan meminta. Bagi Muhammadiyah politik dimaknai sebagai ladang untuk beramal sholeh, perantara melaksanakan amar makruf nahi mungkar.
Bagi Muhammadiyah, peran sosial dan politik dimaknai sebagai peluang untuk memberi manfaat dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. “Politik sebagai ladang amal. Politik sebagai amal sholeh insyaallah menjadi besar,” ungkap Bambang Cipto dalam acara Pengajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY), di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Kampus 1, Jumat malam (17/6).
Baca juga Syafii Maarif; Pemimpin Harus Bebas Politik Praktis
Menurut rektor UMY ini, Muhammadiyah memiliki modal yang besar dalam membangun kekuatan politik. Berangkat dari nash (theologis) maka Muhammadiyah bisa memaknai politik sebagai tiga karakter utama, yaitu memberi solusi permasalahan, inovatif, dan kompetitif. Ketiga karakter ini merupakan modal normative yang cukup bagi Muhammadiyah untuk bergerak menciptakan amal sholeh sebanyak mungkin di wilayah DIY.
Bambang menguraikan bahwa dari aspek pemberi solusi masalah, maka Muhammadiyah bisa menggunakan politik tidak sekedar merebut kekuasaan. “Politik mesti dilihat sebagai peluang bagi pelaku atau calon pelaku untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat setempat. Jangan dilihat sekedar peluang untuk merebut jabatan gubernur, bupati atau walikota,” ulasnya.
Demikian halnya dalam aspek inovasi, maka pelaku politik dituntut mampu melihat persoalan daerah dengan kacamata baru. Adapun dari aspek kompetitif, maka pelaku dituntut mampu bersaing dengan pelaku lain sebelum maupun sesudah terpilih sebagai pejabat. “Kalau kita terbaik, pasti akan dijadikan partner pemerintah. Tak harus berpolitik,” ungkapnya sembari mencontohkan peran UMY sebagai universitas swasta yang selalu siap berkompetisi dan kerap disandingkan dengan universitas negeri di Yogyakarta.
Muhammadiyah kedepannya harus terus memainkan peran untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Di samping juga memperbaiki dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. “Sebagai kelompok kepentingan selama ini Muhammadiyah cukup berwibawa dan luwes dalam memainkan perannya selama ini,” tutur Bambang. (ribas)
