AMBON, Suara Muhammadiyah- Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sjarief Widjaja mengatakan, dibutuhkan kerja keras dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.
“Kini saatnya kita mengembalikan semua potensi laut yang ada di Indonesia. Karena lautan merupakan masa depan peradaban Indonesia,” kata Sjarief, Minggu (26/2) dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah “Kedaulatan Maritim dan Kesejateraan Rakyat di Negara Kepulauan” yang bertempat di Aula Gedung Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.
Sehingga, lanjut Sjarief untuk mewujudkan peradaban sektor laut yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas berbagai misi, pertama adalah kedaulatan laut, yaitu dengan mencegah Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
“Diplomasi melawan IUU Fishing merupakan salah satu misi utama KKP, selain itu juga kami juga fokus pada penanganan kasus HAM, pemulangan ABK asing korban perdagangan orang, serta proses hukum tindak pidana perdagangan orang,” terang Sjarief.
Reformasi tata kelola perikanan tangkap yang dicanangkan oleh KKP yaitu dengan moratorium izin kapal ikan eks asing. “Kami telah memoratorium terkait larangan alih muatan di tengah laut untuk ke luar negeri, peningkatan layanan perizinan, serta ratifikasi port state measure agreement (PSMA),” jelas Sjarief.
Kedua keberlanjutan, KKP telah melakukan konservasi untuk menjaga produktivitas Sumber Daya Alam (SDA) yang bersumber dari kelautan. “Ketiga yaitu kesejahteraan, kami tengah berusaha meningkatkan indikator produksi, konsumsi, ekspor, pendapatan, dan juga terbentuknya pulau-pulau mandiri,” kata Sjarief.
Ketiga misi tersebut, kata Sjarief tidak akan tercapai jika mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan. “Misi kesejahteraan tidak akan tercapai apabila mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan,” pungkasnya (adam).
