JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan presiden merupakan aktor kunci dalam pemberantasan korupsi. Menurut Dahnil orang yang menjabat presiden sesungguhnya dapat memberantas korupsi secara efektif.
“Kalau ingin memberantas korupsi yang efektif itu bukan menjadi ketua KPK juga bukan menjadi penyidik senior KPK tetapi menjadi presiden, pemimpin negeri ini,” kata Dahnil dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi (MAK) Seri XXIII “Mencari Capres Anti Korupsi” di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (17/7).
Dalam diskusi tersebut hadir pula sebagai narasumber yaitu Penyidik Senior KPK Novel Baswedan serta Founder & Executive Director Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru Haris Azhar.
Dahnil menyampaikan bahwa isu pemberantasan korupsi sangat penting terkait pemilihan presiden tahun depan. “Sesungguhnya masalah utama kita adalah disini (praktek korupsi) bukan hanya maling-maling uang negara, bisa juga praktek penegakkan hukum yang tidak adil, penegakkan hukum yang tidak konsisten, macam-macam,” imbuhnya. Oleh karena itu bangsa ini butuh presiden yang anti korupsi.
Merujuk tulisan mantan pimpinan KPK Arif Sunaryadi, Novel Baswedan mengungkapkan bagaimana semestinya fokus penegakkan hukum atau fokus negara terhadap praktek suap dan pungli. “Itulah dasar korupsi yang terjadi secara keseluruhan, dan itu semestinya menjadi fokus masalah pencegahan dan penindakan.”
Masalah utama dari itu semua, lanjut Novel, yaitu penegakkan hukum, Ia mengatakan apa yang mau diharapkan jika penegakkan hukum diabaikan. “Mau sebaik apapun kebijakan ekonomi, ketika ada ‘pintu belakang’ apa yang bisa diharapkan, apa yang diperoleh pemerintah.” Hal ini terjadi berlarut-larut dan tentu saja merugikan masyarakat.
Hal senada disampaikan Haris Azhar, Ia menyebutkan ada tiga jenis praktek koruptif yang bentuknya korupsi ataupun perilalaku koruptif yang tiap hari semakin memburuk, yaitu praktek korupsi di sumber daya alam, birokrat, dan penegakkan hukum.
Terkait Calon Presiden, Haris mengingatkan masyarakat bukan zamannya lagi membeli slogan dan janji kampanye. “Lihat latar belakangnya, cari koneksinya,” tandasnya.(rzq)
