JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendampingi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan perwakilan DPD IMM peserta Muktamar yang diundang untuk menemui Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8).
Pertemuan tersebut sebagai ganti Presiden yang tidak bisa hadir dalam pembukaan Muktamar IMM XVIII di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Rabu (1/8) lalu. Para anggota IMM tersebut berangkat menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Darat dari Landasan TNI AU Abdul Shaleh Malang menuju Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Haedar Nashir, MSi dalam kesempatan tersebut menyampaikan enam poin masukan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pertama, Haedar berpesan agar Jokowi dapat menjadikan nilai-nilai agama yang hidup di bangsa ini sebagai nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Kami yakin dengan nilai agama hidup seperti itu bangsa, negara ini akan semakin kokoh,” tutur Haedar.
Kedua, menjadikan atau meneguhkan Pancasila sebagai landasan, filosofi, alam pikir, seluruh warga bangsa dan pengelolaan negara. “Pancasila harus benar-benar terwujud dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.”
Ketiga, menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial, sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial.
“Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil pada periode ini, konsep ini akan menjadi kekuatan pemerintahan ke depan,” imbuh Haedar.
Keempat, menegakan dan mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara sebagaimana amanat konstitusi.
Kelima, penguatan daya saing sumber daya manusia Indonesia untuk berkompetisi di ranah global.
Keenam, meningkatkan peran yang sudah dirintis presiden, yakni peran pro aktif untuk meningkatkan peran Indonesia dalam dunia Islam.
“Kami berharap enam poin ini dapat menjadi masukan bagi Jokowi dalam menyusun Nawacita Jilid II. Semoga Allah memberi rahmat dan barokah,” tandas Haedar.
Sementara itu, Ketua Umum IMM Najih Prasetyo menyampaikan rekomendasi Muktamar XVIII yang berlangsung di Malang 1-5 Agustus lalu.
“Rekomendasi muktamar adalah menjadikan Pancasila sebagai sukma bangsa dan pemerintah, menjaga stabilitas sosial dalam iklim politik ke depan, menyelamatkan generasi muda dari radikalisme dan konten-konten tak baik di media sosial, serta tegas menindak konten-konten di medsos yang tidak mengindahkan aturan,” ungkap Najih.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr Abdul Mu’ti, Med, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Suyatno, MPd, Ketua PP Muhammadiyah Drs Hajriyanto Y Thohari, MA, Mensesneg Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.(PPMuh/Rizq)
