JAKARTA, Suara Muhammadiyah– Secara institusi, Muhammadiyah konsisten berpegang pada khittah dan kepribadiannya untuk tidak berpolitik praktis. Muhammadiyah memilih jalur perjuangan kultural, politik moral dan kebangsaan. Namun, para kader Muhammadiyah merupakan warga bangsa yang memiliki hak berpolitik praktis. Dalam perhelatan Pilpres 2019, beberapa kader Muhammadiyah ikut dalam tim kampanye pemenangan dari kedua pasangan calon.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak menghalangi kebebasan anggotanya untuk berkiprah dalam politik sebagai hak politik warga negara. Asalkan sesuai dengan konstitusi, Muhammadiyah memberi ruang.
Namun demikian, Mu’ti mengimbau kepada setiap warga Muhammadiyah yang aktif sebagai tim sukses (timses) capres-cawapres hendaknya senantiasa mematuhi pedoman dan peraturan organisasi yang berlaku. “Bagi kader maupun warga Muhammadiyah yang menjadi timses hendaknya tidak menggunakan Muhammadiyah untuk kendaraan politik praktis,” tegas Mu’ti Jum’at (21/9).
Abdul Mu’ti berpesan agar kader Muhammadiyah yang menjadi timses dapat menjadi teladan dalam berpolitik dengan menjaga kesantunan, keadaban, serta mengutamakan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan golongan dan partai. Karakter dan kepribadian Muhammadiyah harus ditonjolkan.
“Mari kita menjalankan proses demokrasi yang santun, berkeadaban, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Dan Muhammadiyah berkomitmen mendukung pilpres yang damai dan akan terus berkhidmat untuk persatuan serta kemaslahatan ummat dan bangsa,” ungkap Mu’ti.
Dalam Pilpres 2019, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Muhammadiyah berada pada posisi netral. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada para kadernya untuk menentukan pilihan politik masing-masing, yang dilandasi oleh rasionalitas, kritis, dan bertanggung jawab.
“Muhammadiyah berdiri pada posisi netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan capres dan partai politik. Karena itu, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan sikap politik, baik untuk pemilihan presiden dan legislatif,” tukas Abdul Mu’ti. (ribas)
Baca juga:
PP Muhammadiyah: Jangan Terpancing oleh Situasi Politik dan Pernyataan Elite Politik
