JENEWA, Suara Muhammadiyah – Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rahmawati Husein diundang menjadi pembicara dalam Panel Tingkat Tinggi Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Kemanusiaan. Panel tersebut membahas tema khusus “Penguatan Aksi Kemanusian: Langkah ke depan untuk meningkatkan pelokalan dan pelibatan masyarakat untuk respon yang lebih inklusif dan efektif” di Jenewa, Swiss, Rabu (26/6).
Rahmawati Husein, yang juga Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan salah satu Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi satu-satunya wakil Asia, dari empat panelis yang berasal dari Kolombia, Liberia, dan Uganda. Panel Tingkat Tinggi dihadiri 191 peserta perwakilan negara-negara anggota PBB, badan-badan PBB, Lembaga/Organisasi Kemanusiaan International, serta lembaga donor.
Pada panel tersebut, Rahmawati Husein diminta untuk menyampaikan pengalaman Muhammadiyah dalam menanggapi gempa bumi dan tsunami di Sulawesi sehingga para aktor internasional dapat mengenali, memperkuat, dan melengkapi kapasitas pelaku di tingkat lokal dengan lebih baik serta menjelaskan investasi kapasitas apa yang paling bermanfaat untuk menjawab kesenjangan yang ada.
Dalam kesempatan tersebut Rahmawati menyampaikan jika organisasi International harus mau berubah dan memiliki perpektif yang baru dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Organisasi Internasional perlu melihat mekanisme yang dipakai di negara tujuan, tidak asal datang tanpa memahami arsitektur kemanusiaan.
Di samping itu organisasi Internasional perlu bekerja sama dengan organisasi lokal secara sejajar. Tidak mengarahkan sesuai keinginan atau praktek seperti yang mereka biasa lakukan. Para pelaku Internasional tersebut perlu mencari tahu pemain lokal, memahami cara kerja organisasi lokal, dan mendukung upaya yang dilakukan bukan malah sebaliknya.
Rahmawati menegaskan perlunya memahami semua aktor baik pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, kelompok swasta, organisadi non pemerintah, LSM, komunitas, kampus dan sebagainya.
“Aktor lokal tersebut sangat penting dan memiliki peran sentral dalam mempercepat penanganan darurat. Sebagai contoh MDMC PP Muhammmadiyah setiap tahunnya merespon 70 kejadian bencana di Indonesia, meningkat dari 50-an pada tahun 2010-2015. Oleh karena itu lembaga asing penting untuk melengkapi, mendukung secara finansial maupun keahlian, tanpa mendominasi program serta mempertimbangkan keberlanjutan,” ungkap Rahmawati.
Di samping itu Rahmawati menyatakan bahwa lembaga internasional perlu menginvestasikan penguatan kapasitas lokal melalui beberapa skema. Pertama, penciptaan kondisi atau lingkungan yang membuat masyarakat sadar risiko bencana, kemampuan untuk menghadapi bencana melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemauan untuk melakukan aksi.
Kedua, penguatan kapasitas institusi melalui pembuatan SOP, mekanisme dan tata kerja serta berbagai pelatihan bersama baik pelatihan di ruangan maupun pelatihan di lapangan untuk menguji sistem. Ketiga, penguatan kapasitas individu pekerja kemanusiaan baik pimpinan, staff management maupun relawan agar mampu merespon dengan lebih baik, lebih cepat, efektif dan efisien.
Pada bagian akhir, Rahmawati menegaskan penting investasi dilakukan secara merata di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten dan Kota yang menjadi ujung tombak dalam penanganan darurat. (Arif/MDMC)
