SURAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Drs A Dahlan Rais, MHum membuka secara resmi Lokakarya Perencanaan Program Revitalisasi dan Institusionalisasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (RIPP-PT).
Agenda tersebut dihelat oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta, Kamis-Jum’at (29-30/8). Dahlan menyampaikan bahwa para pendiri bangsa menyusun Pancasila berdasarkan atas dua hal keyakinan (belief) dan ilmu (knowledge).
Menurutnya sistem keyakinan harus dilandasi oleh pemahaman beragama yang terbuka terhadap kemajuan dan pembaharuan (tajdid), sedangkan sistem pengetahuan melandasi praktik bernegara dan berbangsa yang paripurna.
Dahlan Rais menegaskan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberi dukungan dan apresiasi penuh atas program Pendidikan Pancasila yang disinergikan dengan pendidikan agama Islam berwawasan kemajuan dan berprinsip moderasi ini.
Yanuar Ihtiyarso sebagai Program Manajer program RIPP-PT menuturkan agenda dua hari ini diperkaya oleh narasumber dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lembaga-lembaga pemerintah terkait.
Diantaranya Prof Dr Abdul Munir Mulkhan selaku pengurus Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Dr Ma’mun Murod Ketua Pusat Studi Pancasila dan Islam, Dr Ahmad Muhibbin Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UMS, Prof Dr Bambang Sumardjoko dan Prof Dr Markhamah dari Pascasarjana UMS, Listia Suprobo dari Nahdlatul Ulama dan penggerak Pendidikan Berparadigma Pancasila, Dr Sirin Wahyu Nugroho Kasubdit Pendidikan Akademik Ditjen BELMAWA KEMENRISTEK DIKTI, dan Dr Sobri AR Direktur Pengkajian Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
PSBPS UMS menggandeng mitra utama Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa (LPIDB) UMS. LPIDB berperan strategis mengingat tugas dan fungsi pokoknya sebagai lembaga yang merumuskan, mengkoordinasi dan melaksanakan pembelajaran Pancasila di kampus.
Ketua LPIDB, M Thoyibi, menyatakan bahwa pendidikan Pancasila beririsan dengan pendidikan agama dalam arti keduanya membidik pada penguatan karakter mahasiswa sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu, program ini menjadi penting agar menjadi model alternatif pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Yayah Khisbiyah selaku Direktur Eksekutif PSBPS UMS dalam sambutan orientasinya menuturkan tujuan lokakarya adalah menggali masukan dan saran terhadap hasil awal penelitian sebagai evidence-based data dalam melakukan advokasi kebijakan, revitalisasi buku ajar dan modul di universitas, dan merancang pembelajaran Pancasila bermetode andragogi.
Yayah juga menekankan perlunya mengukuhkan jejaring lintas-golongan dan lintas-sektoral guna menggalang dukungan dan kerjasama dari lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat sipil dalam rangka implementasi visi bersama mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari.
Prof Munir Mulkhan lebih lanjut menegaskan tentang Pendidikan Pancasila sebagai sistem etik agar mengejawantah dalam laku nyata. Sementara itu, Dr. Ma’mun Murod melengkapi dengan pandangan perlunya implementasi Pancasila dimulai oleh para pejabat, politisi dan pelaku penyelenggara pemerintahan atau “State actors”.
Dr Muhibbin dan Listia Suprobo menguatkan penerapan pedagogi Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi untuk mengembangkan kecerdasan, partisipasi dan tanggungjawab kewargaan mahasiswa. (Riz)