Catatan Bidang Ekonomi, Pendapatan Negara Menjadi PR Tahun 2020

Catatan Bidang Ekonomi, Pendapatan Negara Menjadi PR Tahun 2020

Dok SM

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Diskusi Akhir Tahun yang Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengundang beberapa pakar dan pengamat dari empat bidang yakni bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Akhmad Akbar Soesamto memberikan catatannya terkait situasi perekonomian negeri selama 2019 ini.

Akhmad menjelaskan bahwa potret dinamika ekonomi belum mencapai angka yang sesuai dengan yang apa diharapkan. Capaian pada tahun 2019, Indonesia mengalami kemajuan dari sisi kesejahteraan secara ekonomi dari segi pendapatan. Dari status Indonesia sebagai pendapat negara yang rendah, kini meningkat menjadi pendapatan negara berkembang yang menengah ke atas.

Namun sangat disayangkan, Akhmad menyempaikan bahwa secara absolut, Indonesia menempati posisi negara berpendapatan menengah ke atas pada  peringkat ke-101 dari 183 negara. Hal ini terjadi karena ketidak seimbangan dengan pendapatan perkapita negara. Maka, Indonesia masih menempati posisi diatas 70 negara berkembang lainnya. “Dan yang menjadi PR lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus ditingkatkan. Padahal UU APBN menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3%, dimana hal ini dianggap tidak realistis,” ujar Akhmad di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (30/12).

Menyoroti pada Inflasi negara juga meningkat hingga 3%. Harga barang dan sembako masih mampu bertahan pada harga yang stabil meliputi 700 jenis barang. Tidak lupa pula, Akhmad menyampaikan tingkat pengangguran masih terbilang besar, yaitu sekitar 10 juta orang yang menganggur dan tidak bekerja. Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan dalam waktu minimal satu jam dalam satu minggu.

Akhmad juga mengkritisi solusi pemerintah yang ingin menaikkan pendapatan ekonomi negara dengan memberikan banyak kelonggaran kepada investor-investor asing. Hal ini sangat dikhawatirkan ahli ekonomi bahwa pemerintah akan memberikan kelonggaran lain kedepannya. Catatan yang diberikan Akhmad ditahun 2019 ini ialah Indonesia masih berada pada situasi yang tidak baik-baik saja karena masih langgengnya pertarungan dalam masyarakat secara insentif yang disebabkan kontestasi pemilu mengakibatkan terbelahnya dari masyarakat.(Hida/Riz)

Exit mobile version