ERBIL, Suara Muhammadiyah – Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib Ph.D. bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Kurdistan Amar Sahid. Keduanya bertemu usai pembukaan International Conference on Social Transformation and Regional Development (IC-STRD) II di Kota Erbil, Kurdistan Irak, 4 Februari 2020.
Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Kurdistan tersebut, Erwin memperkenalkan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia. “Saya menyampaikan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang bukan hanya bergerak di bidang dakwah, melainkan juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Organisasi kami memiliki banyak perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” kata Erwin, dari Kampus Politeknik Erbil, Kurdistan, Selasa (4/2/2020).
Nakhoda FKIP Unismuh Makassar ini menegaskan bahwa pihaknya terbuka dengan kerjasama internasional, termasuk dengan perguruan tinggi yang ada di Kurdistan.
Wakil Menteri Pendidikan Kurdistan Amar Sahid sangat mengapresiasi penyampaian Erwin. Bahkan ia menawarkan agar Erwin bertemu langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi Kurdistan sebelum balik ke Indonesia.
Kehadiran Erwin Akib di acara tersebut, selain sebagai Keynote Speaker, juga untuk menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi di Kurdistan maupun dengan perguruan tinggi yang hadir dalam konferensi tersebut. “Sebagai langkah awal, wujud konkret kerjasama akan kita lakukan dengan menggelar konferensi internasional di Makassar pada tahun 2021 mendatang,” jelas alumni Program Doktor Universitas Teknologi Malaysia ini.
Kerjasama dalam bentuk konferensi ilmiah tersebut, lanjut Erwin, merupakan kerjasama antara Universitas Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Erbil Polytechnic University, dan FKIP Unismuh Makassar.
Hingga saat ini, dunia internasional masih menganggap Kurdistan bagian dari Irak. Sejak tahun 2003, Kurdistan telah mendapatkan otonomi khusus dengan memilih Presiden, termasuk menteri dan parlemen sendiri. Pada tanggal 25 September 2017, mereka menggelar referendum, dengan hasil 92% warganya memilih berdiri sebagai negara sendiri. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kurdistan masih harus berupaya meyakinkan dunia internasional.(hadi/riz)
