YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu topik dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam bahasan terkait topik JKN ini hadir Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wulyanto.
Seminar ini menyoroti terkait permasalahan sistem jaminan kesehatan nasional yang masih carut marut. Sehingga urgen sekali untuk dilakukan berbagai macam bentuk perbaikan. Edy Wulyonto menceritakan bahwa Komisi IX DPR RI sudah berupaya untuk memulai adanya perbaikan.
“Upaya perbaikan secara umum yaitu pertama cleansing data” tuturnya di Hotel Eastparc Yogyakarta, Jumat (7/2). Ke-tidak-mutakhir-an data peserta program JKN ini merupakan penyebab dari defisitnya keuangan BPJS Kesehatan. Menurutnya Muhammadiyah dalam hal ini Rumah Sakit maupun Klinik Muhammadiyah terkena imbasnya.
Edy mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial sebagai yang memiliki data masyarakat terus didorong untuk berupaya melakukan cleansing data terkait data-data anggota BPJS yang bermasalah. Karena ini akan menyangkut dengan siapa yang berhak diprioritaskan untuk mendapat jaminan sosial dan dan terkait penempatan kelas peserta yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga akan tepat sasaran. “Kewajiban pemerintah itu ya harusnya prioritaskan jaminan kesehatan yang miskin. Yang kaya ya harus iur. Bukan malah sebaliknya” tutur Edy.
“Kemudian upaya lainnya yaitu, untuk 15-20% masyarakat yang belum terdaftar BPJS, kita dorong” tambahnya. Selanjutnya yang tak kalah penting, menurutnya ialah soal layanan kesehatannya. “Jika sudah bayar asuransi tentu melihat bagaimana layanannya”.
Layanan kesehatan di Indonesia dengan geografis yang seperti ini, ini sungguh sangat berat dan kompleks. Distribusi rumah sakit tidak merata, daerah-daerah yang terpencil itu masyarakat sulit mengakses layanan kesehatan.
“Makanya kita mendorong betul pemerintah mempercepat pertumbuhan rumah sakit di daerah-daerah yang terpencil, dipermudah, sehingga akses layanan kesehatan terpenuhi. Termasuk penyebaran dokter spesialis yang tidak merata. Ini juga kita dorong kepada pemerintah” tambahnya. (ran)
