YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa mudik dalam keadaan normal dan yang menjadi tradisi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang sangat positif. Lewat mudik dijalin silaturahim, merekat kekeluargaan dan kekerabatan serta merawat hubungan sosial dengan lingkungan setempat.
Tetapi ketika kita saat ini sedang berada dalam suasana musibah besar yakni wabah Covid-19, maka mudik perlu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan.
“Kegiatan-kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikan rupa sesuai dengan hukum syariat, maka mudik tentu saja sebagai kegiatan sosial dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan,” jelas Haedar di yogyakarta, Ahad (5/4).
Dalam suasana seperti ini kedepankan prinsip dalam agama “La Dharara wa Laa Dhirara”, jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian diri sendiri dan keluarga, juga menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi orang banyak.
“Maka saatnya kita sekarang ini mencoba untuk mengerem semua kegiatan termasuk mudik. Mudik bisa diganti diwaktu lain disaat kita sudah keluar dari musibah ini. Insya’Allah akan ada manfaatnya,” tutur Haedar.
Bagaimana dengan kebijakan transportasi? Haedar berharap pemerintah ada dalam satu langkah dan kebijakan yang sama. Ketika organisasi-organisasi keagamaan khususnya dikalangan kaum muslimin diminta fatwanya untuk mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik disaat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan.
“Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, lalu transportasi dan kebijakan transportasi tidak sejalan dengan imbauan mudik pada tahun ini. Kita semuanya ingin keluar dari musibah yang besar ini dan kita berharap, dan bermunajat agar bangsa Indonesia dan warga dunia juga segera berakhir dari wabah Covid-19 ini,” imbuh Haedar.
Haedar juga berharap pemerintah bersikap tegas terkait kebijakan mudik tersebut.
“Jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga untuk mudik. Kalau memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah,” tegas Haedar.
Diakhir, Haedar mengajak semua masyarakat untuk terus berikhiar termasuk tidak perlu mudik untuk tahun ini serta kegiatan-kegiatan sosial lain yang dapat memperluas menularnya wabah Covid-19.
“Semoga Allah menghindarkan kita dari wabah ini,” pungkas Haedar.(ppmuh/riz)
