JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjadi sorotan masyarakat pasca mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma’arif NU dan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Dalam keterangan resmi masing-masing Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut, terdapat banyak pertimbangan dan catatan hingga akhirnya memutuskan untuk mundur dari Program POP.
Atas desakan publik yang kian besar termasuk dari Komisi X DPR RI akhirnya Kemendikbud melakukan taklimat media pada Jumat lalu (24/07/20). Dalam keterangannya Mendikbud akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap POP secara intensif selama 3-4 minggu ke depan dengan melibatkan organisasi masyarakat yang selama ini telah berperan dan berkiprah bagi pendidikan Indonesia.
Menanggapi isu yang beredar terkait keterlibatan Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam evaluasi Program Organisasi Penggerak, ketua Majelis Diksasmen PP Muhammadiyah Prof. Baedhowi, M.Si menyatakan bahwa untuk saat ini pihaknya fokus menangani sistem pembelajaran di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah selama Pandemi CovidD-19. “Dengan sumber daya internal kami akan tetap membantu pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya pendidikan di Indonesia termasuk di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah,” tuturnya.
Prof Baedhowi, M.Si juga menambahkan bahwa Majelis Dikdasmen tidak terlibat untuk Evaluasi lanjutan Program Organisasi Penggerak. “Evaluasi Program Organisasi Penggerak merupakan urusan internal Kemendikbud, untuk itu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tidak terlibat dan akan fokus pada peningkatan kualitas guru dan siswa termasuk penanganan sekolah di masa pandemi Covid-19,” ungkap Baedhowi. (Red)
