YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pemerintah tengah menjalankan tahapan proses vaksinasi Covid-19. Seperti disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, tugas menangani covid ini cukup berat, dan tidak cukup dapat dilakukan oleh Kemenkes, tetapi harus bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain termasuk Muhammadiyah.
Dalam kunjungan silaturahim di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta masukan kepada Muhammadiyah terkait penanganan Covid-19, khususnya yang berkaitan dengan vaksin, pada Selasa (5/1/2021).
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dr Agus Taufiqurrahman yang membidangi MPKU bersama Ketua MCCC Agus Samsudin bersepakat bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, setelah semua kaidah keamanan, keefektifan dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Berikut rekomendasi dan Pandangan Muhammadiyah yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:
- Muhammadiyah mendukung Badan POM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
- Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.
- Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.
- Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
- Walaupun telah dilakukan vaksinasi diharapkan kepada masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) dan 3T (Testing, Tracing, Treatment). (ppm)
