YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY Yogyakarta menyayangkan Statemen Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin terhadap Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Busyro Muqoddas.
“Setelah bermusyawarah dalam suasana hangat silaturahmi Idulfitri 1442 Hijriyah, dengan menyimak berbagai pemberitaan tentang statemen Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, LHKP PWM DIY menyayangkan dan menyampaikan peringatan pada Ali Mochtar Ngabalin serta Kantor Staf Presiden,” ungkap Ketua LHKP PWM DIY Suwandi kepada Suara Muhammadiyah, Jum’at (14/5/2021)
Pertama, Meminta klarifikasi dan menyampaikan maaf secara terbuka atas statemen Ali Mochtar Ngabalin yang telah mencederai kredibilitas Bapak Busyro Muqoddas selaku Pimpinan Muhammadiyah maupun kepada Keluarga Besar Muhammadiyah yang terusik dan gerah dengan statemen ngawur tuna-adab dari Ali Mochtar Ngabalin tersebut.
Kedua, Mendesak pada Presiden dan Pimpinan Kantor Staf Presiden agar mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi sepak terjang personel-personel di KSP agar lebih beradab, sebagai representasi lembaga maupun lingkar dekat Presiden.
Ketiga, Menghimbau kepada seluruh pejabat publik agar bersikap terbuka, jujur, tidak antikritik, satu kata dengan laku, serta senantiasa berlandaskan keadaban publik dan akhlakul karimah.
Keempat, Meminta kepada Presiden serta para Pimpinan Lembaga Negara agar senantiasa konsisten dalam janji serta cita-cita antikorupsi, merepresentasikannya dalam laku dan kebijakan. Termasuk dalam perkembangan terakhir, segera bersikap atas polemik dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kebijakan yang progresif, merespon tuntutan denyut nadi aspirasi publik yang menghendaki langkahlangkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengeluarkan cuitan di Twitter dengan menyitir salah satu pemberitaan. Judul pemberitaan itu berjudul pernyataan Busyro Muqoddas tentang nasib Komisi Pemberantasan Korupsi di masa Presiden Jokowi. Tanggapan Ali Mochtar Ngabalin ngabalin terhadap Busyro Muqoddas tersebut mendapat tanggapan luas dari masyarakat. (Riz)
