MAKASSAR, Suara Muhammadiyah – Lima tahun terakhir ini 2015-2020 ada beberapa isu strategis yang dialami Majelis Pelayanan Sosial Pengurus Pusat Muhammadiyah. Isu strategis ini yang masuk kategori adhock adalah pendataan dan penanganan anak yatim piatu, yatim piatu yag orang tuanya jadi korban Covid-19 maupun akibat lain
Demikian penegasan Ketua MPS PP Muhammadiyah, Ir.Sularno,M.Si, saat membawakan materi berjudul Strategi Pelayanan Sosial Persyarikatan Muhammadiyah, pada acara rapat kordinasi MPS PWM Sulsel secara dari, Sabtu, 22 Agustus 2021.
Dijelaskan, pendataan anak yatim piatu karena orang tuanya korban Covid-19, merupakan bidang yang secara eksplisit terprogram dalam kegiatan kerja MPS akan tetapi harus dilakukan seperti penangan psikososial baik anak maupun orang tua korban benca alam dan non bencana alam.
Isu strategis bersifat baku terprogram termasuk diantaranya; Penyempurnaan data base Amal Usaha Muhammadiyah Sosial (AUMSOS), akreditasi panti, pengembangan pola pengasuhan, mengenai kelansiaan serta mengenai distabilitas
Saat ini dan cukup lama belum ada data valid berapa jumlah AUMSOS di Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi data terakhir dicatat MPS PPM mencapai 550.
Tetapi jumlah ini belum valid untuk mengetahui secara detail berapa jumlah balai kesejahteraan sosia, jumlah panti asuhann, jumlah santunan keluarga, jumlah panti lansia serta berapa jumlah panti cacat.
Tercatat Panti Sosial Asuhan Anak Muhammadiyah-Aisyiyah, berjumlah 101 panti, terdiri atas 26 akreditasi A, Akreditasi nilai B sebanyak 58 panti asuhan dan Akreditasi C., sebanyak 16 pani dan 1 panti asuhan yang belum terakreditasi.
Saat ini yang jadi kelompok sasaran baru amal usaha bidang layanan sosial temasuk di antaranya, gelandangan , pengemis, korban penyalahagunaan narkoba, anak jalanan, anak dan perempuan korban KDRT dan perdagangan orang.
Model layanan sosial baru yani, Rumah Singgah, Panti Rehabilitasi Penyalahgunaan narkoba, Rumah Sakinah (Rumah Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial).
Bertambahnya model amal usaha pelayanan sosial dan kelompok sasaran baru maka perlu mempertimbangkan ketersediaan dan keterampilan teruama di internal MPS. Misalnya, penanganan anak perempuan korban tindak pidana perdagangan manusia, KDRT yang butuh SDM memiliki kemampuan khusus mumpuni, katanya.
Ketua MPS PWM Sulsel, Drs.HM.Arfa Bas’ha, M.Pd.I, pada laporannya mengatakan, rakor kali ini turut membawakan materi, Plt Kadis Sosial Sulsel, Drs Muhammad Hasan Basri Ambarala, Ketua PWM Sulsel, Prof Dr.H.Ambo Asse, M.Ag, Sekretaris MPS PWM, Andi Muhammad Ilham, S.SI, M.Kes.
Peserta rakor di masa pandemi Covid-19 dihadiri Ketua dan Sekretaris MPS PW Asyiyah Sulsel, Ketua PDM Kordinator MPS se-Sulsel. Ketua dan Sekretaris MPS PDM se-Sulsel serta Ketua dan Sekretaris Pembina LKSA (PA) Muhammadiyah/Aisyiyah se-Sulsel. (syukri/yahya).
