YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua KPU Kabupaten Bantul, Didik Joko Nugroho, S.Ant, bertindak sebagai narasumber utama dalam kuliah umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Pogram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Sabtu (02/10) secara daring melalui siaran youtube PPkn UAD.
Kegiatan kuliah umum ini mengangat tema “Pendidikan Pemilih untuk Meningkatkan Kualitas Partisipasi Pemilih Pemula” dengan dihadiri oleh Dr. Trikinasih Handayani, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) serta Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd selaku Kaprodi pada studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Drs. Supriyadi, M.S selaku dosen prodi PPKn Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pastisipasi pemilih melalui kegiatan pendidikan pemilih pemula yang dilakukan bersama-sama dan diarahkan untuk pendidikan pemilih, para pemilih pemula.
Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd memberikan sambutannya bahwa kuliah umum program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kali ini terasa istimewa karena di samping itu, kegiatan ini adalah termasuk rutinitas di setiap semester.
“Kuliah umum ini pun terbilang sebagai implementasi kerjasama antara UAD dengan KPU yang dalam satu tahun kedepan akan diselenggarakan beberapa kegiatan kembali, baik diselenggarakan oleh progam studi PPKn itu sendiri maupun pada studi lain,” tambahnya.
Dr. Trikinasih Handayani, M.Si pun ikut memberikan tanggapan bahwa kuliah umum ini merupakan kegiatan tahunan dari fakultas maupun pada setiap program studi di lingkungan UAD.
“Pentingnya pada tema ini bahwa kesadaran politik para pemilih pemula memiliki satu ciri yang masih labil secara emosional sehingga membuat pengetahuan dan pengalaman tentang politik masih sangat terbatas,” tutur dosen prodi PPKn.
Selain itu, narasumber memaparkan bahwa menurutnya fenomena sosial pemilu yang terjadi kini bukan hanya pada pemilihan kepala daerah melainkan juga pemilihan kepala desa, bisa dilihat dari apa yang memang masih terjadi, namun ada cara lain untuk melawan fenomena politik uang tersebut dengan menggunakan gerakan moral. (izh/riz)
