YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Lahirnya bangsa Indonesia merupakan ikhtiar kolektif untuk mewujudkan cita-cita membangun tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, adil dan makmur. Untuk mewujudkannya diperlukan keterlibatan positif dan produktif dari masyarakatnya yang bukan sekadar kecerdasan personal, melainkan juga kecerdasan kewargaan (civic inteligence).
Kecerdasan kewargaan perlu menjadi arus utama sebagaimana ikhtiar Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melalui Seminar Nasional Kewarganegaraan #3, Kamis (23/12/2021). Agenda ini bertajuk “Pengembangan Kecerdasan Kewargaan (Civic Intelligent Quotient) untuk Membentuk Keadaban Publik: Kajian Multiperspektif”.
Menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Guru Besar Sosiologi Kewarganegaraan UPI Bandung Prof Dr Dasim Budimansyah, MSi, Guru Besar Strategi Pembelajaran PPKn Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Dr Mukhamad Murdiono, MPd, dan Dosen Etika dan Filsafat PPKn UAD Dr Sumaryati, MHum.
Kaprodi Dikdik Baehaqi Arif mengungkapkan Seminar Nasional Kewarganegaraan #3 ini terinspirasi dari pandangan tokoh cendekiawan Yudi Latif yang menyebut simpul terlemah proses pendidikan dan pembangunan selama ini adalah kecerdasan kewargaan.
Karena tidak heran banyak warga negara yang memiliki kecerdasan secara personal, tetapi gagal menunjukkannya di ranah publik. “Mereka hanyut pada arus keburukan ketika terjun pada dunia politik. Inilah yang disebut dengan krisis kedirian publik, sebagai cermin kelelahan dunia pendidikan dan kebudayaan dalam mengembangkan kecerdasan kewargaan,” tutur Dikdik.
Maka, untuk menemukan strategi dalam mengembangkan keadaban publik warga negara yang dapat diramu dari berbagai perspektif yaitu dari sisi Sosiologi Kewarganegaraan, Strategi Pembelajaran PPKn, maupun Etika dan Filsafat Kecerdasan Kewargaan.
Seminar Nasional Kewarganegaraan #3 diikuti sekitar 270 peserta dari berbagai daerah dan universitas. Sesi paralel yang diikuti para peserta 68 judul artikel makalah yang menuangkan gagasannya mengenai kecerdasan kewargaan dari berbagai perspektif.
Dalam sambutannya, Wakil Dekan FKIP UAD Dr Dody Hartanto mengapresiasi Prodi PPKn dalam rangka menggugah generasi muda melaui pengembangan kecerdasan kewargaan. Diharapkan warga UAD khususnya sebagai bagian dari persyarikatan Muhammadiyah dapat terus memberikan dampak bagi bangsa Indonesia.
Mengarusutamakan Kecerdasan Kewargaan
Prof Dr Dasim Budimansyah, MSi mengungkapkan PPKn mempunyai tugas sebagai leading sector dalam membangun kecerdasan kewargaan.”Kecerdasan kewargaan harus cerdas dalam ruang publik, harus juga cerdas dalam aktivitas-aktivitas publik,” tuturnya.
Menurutnya terdapat beberapa atribut dari kecerdasan kewargaan. Diantaranya kompeten mengemban tugas kewargaan, memahami kewajiban dan hak warga, mampu menempatkan keunggulan pribadi dalam harmoni kemajuan bersama, bisa mencari titik temu dalam perbedaan, dan dapat memenuhi panggilan keterlibatan dalam urusan publik.
Guru Besar Sosiologi Kewarganegaraan UPI Bandung tersebut beranggapan bahwa warga negara harus terdidik sehingga memiliki kecerdasan kewargaan. Selain itu, aspek yang paling penting adalah memberikan ruang kreatif bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan memenuhi tugasnya sebagai warga negara.
Kecerdasan kewargaan menjadi prasyarat membangun keadaban publik melalui sistem demokrasi substansial yang mengandung iklim kebebasan yang luas dan sehat. Dalam alam demokrasi dengan keadaban publik terbangun sikap dan perilaku yang menghargai, menghormati, dan peduli dengan orang lain, taat pada aturan dan norma sosial serta menerapkan dan melakukan hubungan sosial dengan orang lain dalam bermasyarakat.
Kemudian, sebagai narasumber kedua Prof Dr Mukhamad Murdiono, MPd menerangkan bahwa membangun kecerdasan kewargaan adalah salah satu cara untuk membangun keadaban publik. “Dengan cara seperti ini kajian PPKn sebagai disiplin keilmuan akan menjadi kuat dan semakin kokoh dalam kehidupan masyarakat,” tutur Guru Besar Strategi Pembelajaran PPKn UNY tesebut.
Untuk itu, Prof Mukhamad Murdiono mendorong Pendidikan Kewarganegaraan yang transformatif, yaitu yang lebih inklusif, toleran, reflektif, terbuka, dan secara emosional menerima pembaruan.
Selain itu, pendekatan agama juga diperlukan sebagai pondasi dalam membentuk karakter dalam pendidikan. Agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai warga dapat menjadi insan baik yang senantiasa menjaga nilai-nilai luhur.
Sementara itu, dalam paparannya Dosen Etika dan Filsafat PPKn UAD Dr Sumaryati, MHum menekankan tentang peran etika kewarganegaraan dalam reaktualisasi kecerdasan moral. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak warga sesuai konstitusi dan norma-norma kemasyarakatan.
“Kecerdasan kewargaan teraktualisasi untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, sebagaimana telah tercantum dalam Pancasila sebagai filsafat bernegara yaitu sila kedua dengan adil pada diri sendiri, sesama, dan Tuhan,” ungkapnya.
Selain itu, Sumaryati juga mengaitkan kecerdasan kewarganegaraan sebagai bagian dari kecerdasan moral. Karena kecerdasan moral merupakan bagian dari watak kewarganegaraan.
Terdapat 7 (tujuh) kebajikan utama kecerdasan moral, diantaranya empati, nurani, kontrol diri, sikap hormat, baik hati, toleransi dan adil. “Reaktualisasi kecerdasan moral by design, bukan kebetulan dan ini merupakan tugas kita semua,” tandasnya. (rpd)
