Mendorong Perubahan Kebijakan Pembangunan sebagai Upaya Penanggulangan Bencana
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Acara Diskusi Publik yang diselenggarakan Lembaga Hikmahdan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyahkembali hadir pada awal tahun 2022 ini (28/01). Topik diskusiyang diangkat kali ini soal “Kebijakan PenanggulanganBencana”.
Topik ini menjadi relevan mengingat tren kejadian bencana di Indonesia terus meningkat sepanjang 2010-2020. Apalagi tahun2019 dicatat menjadi kurun waktu dengan jumlah bencanatertinggi, yakni sebanyak 3.814 bencana dari berbagai bentuk.Maka dari itu, tinjauan ulang atas kebijakan kebencanaanIndonesia menjad hal penting untuk didiskusikan.
Bersamanya, LHKP PP Muhammadiyah mengundang limapakar dari berbagai latar belakang untuk didudukkan sebagipemantik diskusi. Kelimanya ialah Fauzan Anwar Sandiahsebagai perwakilan LHKP; Yono Rekso Prodjo; Fadri Mutofadari BPBD DIY; M. Taufik AR dari MDMC sekaligus FPRB DIY; dan Nandra Eko Nugroho, dosen Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta.
Diskusi semakin menarik karena kesepahaman para pembicaraatas satu perspektif baru dalam kebencanaan. Perspektif yang dimaksud ialah hubungan paradoksal antara pembangunan dantren peningkatan bencana.
Pada satu sisi pembangunan seharusnya menghasilkankeberkahan ekonomi bersama, pemutakhiran hajat hidupmasyarakat luas, dan lain-lainnya yang menuju arah perbaikankehidupan. Akan tetapi, kenyataan ironisnya menunjukan justruterjadi peningkatan kejadian bencana atas kerja-kerjapembangunan.
Ambillah contoh pembangunan ekonomi industri perkebunansawit. Penanaman masif secara monokultur pohon kepala sawityang dilakukan di atas lahan bekas alih fungsi hutan justrumenimbulkan bencana-bencana baru.
Di antaranya adalah perubahan iklim yang diakibatkanpengurangan tutupan lahan hijau permukaan bumi. Lalu, bencana ekonomi-sosial masyarakat karena perampasan lahangarapan penduduk lokal yang sudah sejak lama menempatidaerah itu. Bahkan, muncul pula bentuk bencana baru yaitu, bencana biodiversitas. Ini terjadi disebabkan ekosistem hutanhujam tropis yang sebelumnya menjadi tempat hidup ratusanspesies bumi menjadi hilang.
Dalam kesempatannya, Nandra Eko Nugroho melanjutkandiskusi dengan menyampaikan kemungkinan upaya perbaikan.Setidaknya Indonesia bisa mulai secara tegas menerapkan tigamandat dari pihak internasional agar tercipta pembangunanberkelanjutan. Tiga mandat tersebut adalah Paris Agreement, Sustainable Development Goals, dan Sendai Framework.Harapan hasil akhirnya adalah kesimbangan antara pertumbuhanekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Tidak lupa, Taufiq AR menegaskan peran Muhammadiyahdalam mengawal dan mengadvokasi perbaikan pembangunanyang tidak berisiko bencana. Muhammadiyah sebagai ormasberbasis agama, “jelas punya jamaah. Ini menjadi penting untukberkontribusi dalam merespons hal demikian. Karena secarateologis, ada [juga] pesan untuk itu [menanggulangi persoalankemanusiaan dan krisis peradaban],” lanjutnya. Fadri Mustofajuga mendukung peran Muhammadiyah ini. Sebab, menurutnyaMuhammadiyah memiliki peran yang strategis untuk mendorongperubahan kebijakan. (ykk)