Rakornas Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Tingkatkan Kualitas
JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammmadiyah mengelar Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) secara daring dihadiri 928 peserta yang terdiri dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)/Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) dan juga Majleis Dikdasman Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM)/Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA).
Rakornas ini mengambil tema “Transformasi Pendidikan Muhammadiyah Menuju SDM Berkualitas dan Berkarakter.”
“Sebagai subsistem pendidikan nasional, kontribusi pendidikan Muhammadiyah bukan hanya dalam bentuk jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki dan pemerataan radius persebarannya, tetapi harus juga dalam bentuk peningkatan kualitasnya. Di era sekarang ini, ukuran eksistensi bukan lagi dinilai dari sisi kuantitas, tetapi lebih pada sisi kualitas,” ujar Ketua Majelis Dikdasmen Dr. H. Sungkowo Mudjiamano, M.Si. (13/02/2022).
“Kami perlu menyamakan persepsi dan derap langkah menyikapi dinamika nasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan eksistensi sekolah-sekolah Muhammadiyah/’Asiyiyah serta memberikan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk kemaslahatan bersama,” tambah Ketua Majelis Dikdasmen PP ‘Aisyiyah Dra. Hj. Fitniwilis, M.Pd.
Dalam Rakornas ini Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy memberikan tausyiah.
“Ada tiga hal penting menjadi catatan. Pertama, kualitas. Kedua, kuantitas. Ketiga, relevansi. Sudah saatnya kita tancap gas soal kualitas, sudah tidak perlu terlalu mengejar kuantitas jumlah sekolah. Yang berikutnya relevansi, betapapun kita menegaskan identitas, namun tetap harus relevan dan menjawab social demands,” urai Muhadjir.
Anggota Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Dikti Litbang) PP Muhammadiyah yang juga Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (ALPTK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA) Prof. Dr. Harun Joko Prayitno menyampaikan paparan “Membangun Kemitraan Strategis: Solusi PPPK dan Pengembangan Kendaraan Listrik.”
Harun menjelaskan bahwa Majelis Diktilitbang dan Majels Dikdasmen PPM sudah menandatangani MOU tentang pengembangan dan pemberdayaan sekolah/madrasah/pondok pesantren labarotorium pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah.
Ia memberikan contoh bagaimana Majelis Dikdasmen PWM Jawa Tengah dan lima PTMA yang memiliki prodi-prodi kependidikan di Jawa Tengah telah merumuskan bersama solusi yang optimal.
“Kami akan membantu proses seleksi untuk guru-guru yang ditinggalkan oleh guru-guru tetap Muhammaidyah/’Aisyiyah karena lulus PPPK. Kami juga akan memberikan pembekalan inovasi pembelajaran abad ke-21, pengembangan keprofesian dan penguatan Persyarikatan kepada guru-guru baru,” ujar Harun.
Rakornas ini dibagi menjadi tiga komisi: Komisi 1 Kebijakan Eksternal, Komisi 2 Kebijakan Internal dan Komisi 3 Kelembagaan dan Kerjasama.
Menurut Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah H. R. Alpha Amirrrachman, M.Phil., Ph.D., komisi-komisi tersebut tidak berdiri sendiri namun saling melengkapi.
“Misalnya Komisi 1 Kebijakan Eksternal merumuskan bagaimana Majelis bersikap terkait kebijakan pendidikan nasional, lalu Komisi 3 Kelembagaan dan Kerjasama merumuskan bagaimana menindaklanjutinya dalam bentuk kerjasama dengan organisasi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat lainnya,” pungkas Alpha.
