JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Sejumlah politisi menggulirkan wacana penambahan masa jabatan lembaga tinggi negara dan penundaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada 2024. Terkait dengan usulan penundaan Pemilu tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti meminta para elit politik untuk bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” ujar Abdul Mu’ti pada Jumat (25/2/2022). Usulan penambahan masa jabatan yang melebihi batas waktu dinilai akan melanggar konstitusi dan merusak iklim demokrasi yang semestinya dijaga bersama.
Mu’ti berharap sebaiknya para elit itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka, tidak justru sibuk memikirkan diri sendiri dan golongannya. “Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat,” imbuh Mu’ti. Tentu, masyarakat menginginkan yang terbaik dan membawa kemajuan.
Mu’ti mengajak para politisi untuk berpikir ulang, dan sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya segera diakhiri. Sebab hal itu akan berimplikasi pada kemudharatan jangka panjang bagi bangsa Indonesia. “Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” tugas Abdul Mu’ti. (ppm/ribas)
