KALIMANTAN TIMUR, Suara Muhammadiyah – Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menghilangkan sekat antar negara. Berbagai aspek kehidupan mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk pertahanan negara berubah menjadi aspek global. Fenomena inilah yang akrab disebut sebagai globalisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi misalnya telah melahirkan pasar bebas yang memungkinkan perdagangan antar negara.
Fenomena tersebut merupakan fenomena yang telah berlangsung sejak lama, yang semakin hari semakin menggejala. Banyak negara telah merasakan kemajuan besar, akan tetapi tidak sedikit negara yang justru semakin terpuruk dengan kehadiran fenomena global tersebut. Ibarat dua buah mata pisau. Satu sisi berdampak pada kemajuan, akan tetapi pada sisi yang lain dapat membawa kerusakan.
Perdebatan tersebut diungkapkan Dr Fadhil Hasan dalam Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah & ‘Aisyiyah ke-48 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) pada Kamis (21/4) dengan tema “Menjaga Kedaulatan NKRI: Wilayah, Politik, dan Ekonomi.”
Dalam materinya bertajuk “Menjaga Kedaulatan Ekonomi” Peneliti senior Indef itu mengemukakan bahwa ada dua pendapat yang berseberangan mengenai globalisai. Pendapat pertama menggaungkan bahwa globalisasi telah berhasil mengatasi masalah kemiskinan di berbagai negara. Seperti yang terjadi di China misalnya. Setelah bergabung dengan World Trade Organization (WTO), China telah berhasil mengentaskan jutaan penduduk miskin di negaranya. Demikian halnya dengan Indonesia.
“Tingkat ekspor atau impor telah banyak memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat.” Jelas Fadhil.
“Gobalisasi telah membawa banyak manfaat,” lanjutnya.
Akan tetapi menurut Fadhil, juga ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa globalisasi telah membawa kemiskinan bagi beberapa negara di Afrika, Amerika Latin hingga Asia.
Mengutip pakar kenamaan Joseph E. Stiglitz, hal tersebut terjadi karena kebijakan mengenai globalisasi ditetapkan seragam pada seluruh negara. Akibatnya beberapa kebijakan tersebut tidak sesuai dan bahkan merugikan bagi suatu negara.
Karena itu, menurut Fadhil untuk mencapai kedaulatan ekonomi yang baik serta mendapatkan hal positif dari globalisasi, perlu dirumuskan suatu model perekonomian, yaitu model social market economy with Indonesian characteristics. Ciri-ciri dari model tersebut meliputi pertama, perekonomian yang harus efisien, terbuka dan berdaya saing. Kedua, peran pemerintah terutama dalam mendistribusikan kesejahteraan yang lebih adil melalui instrument pajak, belanja sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat. ketiga, terjadinya pemerataan antar wilayah, antar sektor dan antar kelompok masyarakat. keempat, adanya partisipasi masyarakat yang luas di dalam perekonomian di mana masyarakat memiliki akses yang setara dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi.
“Terakhir perekonomian itu harus dibangun berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi,” usulnya.