Pemilu Australia, Perlunya Oposisi Dalam Konteks Demokrasi
Oleh : Haidir Fitra Siagian
Hari ini, Sabtu, 21 Mei 2022, warga negara Australia akan memberikan suara dalam pemilihan umum federalnya. Semua warga negara Australia yang berusia di atas 18 tahun diwajibkan untuk memilih secara langsung atau melalui surat. Pemilihan dapat dilakukan diberbagai tempat yang disediakan, termasuk di gereja. Jadi di sini, gereja atau rumah ibadah lainnya, boleh dijadikan sebagai tempat pemungutan suara. Tergantung kebijakan komisi pemilu setempat.
Warga negara Australia adalah terdiri dari penduduk setempat, baik yang datang dari Eropa pada zaman dulu kala maupun suku asli, Aborigin. Termasuk pula yang menjadi negara adalah para keturunan dari negara lain yang memohon masuk jadi warga negara Australia setelah memenuhi kriteria yang ditentukan. Terdapat pula diaspora Indonesia yang menjadi warga negara Australia, baik yang pindah kewarganegaraan, maupun yang lahir dan menetap di sini. Diaspora Indonesia yang pindah kewarganegaraan biasanya adalah yang sudah datang ke sini lebih dari dua puluh tahun lalu. Salah satu alasannya adalah karena sudah memiliki anak dan cucu yang sudah tinggal dan menjadi warga negara di sini.
Di Australia, warga negara yang sudah berusia delapan belas tahun sudah otomatis memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Usia 18 juga dianggap sebagai momen yang penting bagi anak-anak Australia. Karena mereka secara hukum sudah boleh masuk ke bar atau tempat hiburan malam lainnya. Orang tua juga sudah bebas tanggung jawab, jika anaknya sudah berusia 18 tahun. Dalam usia ini, seorang anak juga boleh meninggalkan orang tua atau hidup sendiri sesuai dengan keinginannya.
Semua warga negara yang telah memenuhi syarat, wajib hukumnya mengikuti pemilihan umum. Baik untuk pemilihan umum federal atau negara bagian. Pemilihan umum di sini, bukan hanya sebagai hak, yang mana boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Tetapi sifatnya adalah wajib, dimana jika tidak mengikutinya bisa mendapatkan sanksi, baik berupa denda maupun tuntutan pidana.
Dalam pemilihan umum hari ini, selain memilih anggota Dewan Perakilan dan Senat, juga akan menentukan Perdana Menteri Australia untuk setidaknya tiga tahun ke depan. Masa jabatan perdana Menteri tidak harus tiga tahun. Tergantung pada situasi atau dinamika politik yang terjadi, terutama dalam tubuh partai politik pengusungnya. Perdana Menteri tidak dipilih langsung. Seorang Perdana Menteri berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang berkuasa.
Saat ini di Australia terdapat empat partai politik utama yang menjadi peserta pemilu. Masing-masing partai politik memiliki program yang berbeda antara satu partai dengan partai lainnya. Dalam kampanye kali ini, mereka mengusung beberapa program kerja yang akan dilaksanakan nanti jika menang dalam pemilu dan memimpin pemerintahan. Di antaranya adalah penciptaan lebih banyak pekerjaan, mengurangi pajak kepada pengusaha menengah ke bawah, peningkatan layanan kesehatan dan memperhatikan faktor keamanan nasional.
Selain itu ada pula partai yang fokus pada peningkatan asuransi kesehatan. Memberikan pelayahan kesehatan yang murah atau gratis, pendidikan kejuruan (semacam Politeknik atau Diploma) yang gratis, dan penitipan anak yang terjangkau. Ada pula partai yang berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat adat atau penduduk asli. Juga menyediakan perumahan yang terjangku, pekerjaan yang aman dan menghilangkan diskriminasi.
Sebenarnya selama satu bulan terakhir ini, para politisi sudah melaksanakan kampenye di berbagai tempat. Baik di tempat umum dan media sosial. Kampanye yang paling banyak terlihat di media sosial. Saya mengikuti kampanye politi Australia lebih ramai di media sosial. Termasuk iklan yang ditayangkan melalui aplikasi yang berbayar atau gratis. Terjadi perdebatan atau tanggapan terhadap setiap tayangan atau postingan dari para politisi.
Sedangkan kampanye di tempat umum, biasanya melalui pemasahan baliho dan pamflet yang disebarkan di berbagai tempat. Biasanya berupa foto dari calon-calon yang bertarung. Di beberapa tempat atau sudut jalan, terpasang beberapa foto calon. Termasuk di depan Masjid Omar Wollongong, ada satu pamlet seorang politisi wanita yang tidak berjilbab. Ini menandakan bahwa kampenye dekat ke rumah ibadah, bukan suatu larangan.
Ada yang unik dalam pamflet tersebut. Hampir semua pamflet hanya berisi nama dan partai pengusungnya. Tidak banyak janji-janji kampanye ditampilkan di tempat-tempat terbuka. Kalaupun ada janji kampanye, hanya satu atau dua kalimat. Sedangkan program unggulan setiap calon atau partai politik, biasanya disajikan pada platform media sosialnya. Ada juga yang dikirim melalui surat yang disimpan dalam kotak pos. Meskipun tidak memiliki hak pilih, kami menerima tiga surat dari partai politik yang menyajikan program kerja mereka.
Menurut beberapa pengamat, pemenang pemilu Australia kali ini sulit diprediksi. Persaingan antara Scott Morrison sebagai petahana dan Anthony Albanese sebagai oposisi untuk menjadi Perdana Menteri, sangat ketat. Morrison memimpin gabungan Partai Liberal yang sedang berkuasa. Sedangkan Albanese memimpin Partai Buruh yang saat ini bertindak sebagai oposisi.
Di Australia, partai politik memiliki sikap yang konsisten. Dalam arti bahwa partai politik yang menang tidak akan memasukkan calon dari partai yang kalah untuk masuk dalam pemerintahan. Calon dari partai yang kalah pun tidak akan meminta masuk ke dalam gerbong pemerintahan. Sebab Australia menganut sistem yang mengharuskan adanya kelompok oposisi. Mengingat oposisi dalam konteks negara demokrasi adalah sangat penting terutama dalam mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan.
Haidir Fitri Siagian, Dosen Komunikasi Politik UIN Alauddin Makassar, saat ini sedang non aktif karena menjalani cuti di luar tanggungan negara