Komitmen PM Australia Baru Terhadap Perubahan Iklim
Oleh : Haidir Fitra Siagian
Pemilihan umum federal Australia yang berlangsung kemarin (Sabtu, 21 Mei 2022), diklaim telah mendapat Perdana Menteri yang baru. Adalah Anthony Albanese, pemimpin Partai Buruh yang dilaporkan memenangkan pemilu kali ini. Sebelumnya, beberapa media nasional Australia juga sudah memprediksi bahwa akan terjadi pergantian kepemimpinan pasca pemilu ini.
Hasil perhitungan suara resmi belum dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum independen, namun Partai Buruh diprediksi akan memperoleh 71 kursi di pemerintahan, dari 151 kursi yang diperebutkan. Dengan demikian Anthony Albanese masih membutuhkan minimal lima suara agar memiliki suara mayoritas di parlemen dan berhak memimpin pemerintahan Australia tiga tahun ke depan. Akan tetapi beberapa pengamat dan media memperkirakan jika perhitungan suara sudah selesai, maka Partai Buruh akan mendapat 77 kursi.
Walaupun belum dinyatakan secara resmi, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, justru dengan cepat mengeluarkan pernyataan ucapan selamat kepada Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri Australia yang baru. Inggris dan Australia memiliki sejarah yang panjang. Dimana orang-orang dari Inggrislah yang didatangkan ke benua ini pada akhir tahun 1700 untuk membangun dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah negara.
Dalam pidato kemenangannya yang dilangsungkan di salah satu hotel di Sydney Ibukota Negara Bagian New South Wales, Albanese berjanji untuk menyatukan negara, mengatasi perubahan iklim, mengatasi krisis perawatan lanjut usia. Sesuai dengan program kerja partainya, dia juga berkomitmen untuk meningkatkan suara pribumi di parlemen dan akan membentuk komisi integritas federal. Sebagai anggota masyarakat yang hidup sederhana, dia mengaku sebagai putra dari seorang ibu tunggal yang dibesarkan di perumahan umum.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia yang sekarang masih menjabat, Scott Morrison, yang memimpin Koalisi Partai Liberal, hanya mendapat 55 kursi dan anggota koalisinya yakni Partai Hijau hanya mendapat 2 kursi. Dilaporkan pula bahwa Morrison sudah mengakui kekalahannya. Disamping akan melepaskan jabatan Perdana Menteri, Morrison juga sudah menyatakan niatnya untuk mundur dari kursi pemimpin Partai Liberal.
Untuk diketahui bahwa pemilihan umum Australia dilakukan dalam tiga tahun sekali. Namun jabatan seorang Perdana Menteri tidak harus berlaku selama tiga tahun. Dia dapat saja diganti atau tetap dipertahankan dengan melihat situasi dan dinamika yang terjadi dalam partai politik yang mengusungnya. Mengingat bahwa jabatan Perdana Menteri bukanlah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung. Partai Politik yang menang atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, yang menentukan siapa yang ditunjuk menjadi Perdana Menteri.
Dalam satu bulan terakhir ini, para politisi Australia dari seluruh partai politik peserta pemilu sudah melaksanakan kampenye di berbagai tempat. Baik di kampanye terbuka maupun dengan menggunakan media sosial. Kampanye yang paling banyak terlihat di media sosial. Termasuk iklan yang ditayangkan melalui aplikasi yang berbayar atau gratis. Terjadi perdebatan atau tanggapan terhadap setiap tayangan atau postingan dari para politisi.
Sedangkan kampanye di tempat umum, biasanya melalui pemasahan baliho dan pamflet yang disebarkan di berbagai tempat. Biasanya berupa foto dari calon-calon yang bertarung. Walaupun demikian jumlah calon yang berkampanye tidak terlalu ramai. Misalnya di Kota Wollongoong tempat kami tinggal saat ini. Bahkan tidak terlalu terasa akan adanya pemilihan umum.
Tidak ada pemasangan baliho atau spanduk secara besar-besaran. Juga tidak terlihat kampanye dengan iring-iringan mobil atau motor di sepanjang jalan. Semua aktivitas masyarakat berlangsung seperti biasa. Demikian pula di Kantor Walikota Wollongong, tidak ada aktivitas yang berlebihan. Ketika penulis mendapat kesempatan berkunjung dan bertemu dengan Walikota Wollongong, Pendeta Gordon Alfred Bradbery AM, sehari sebelum pemungutan suara, tampak biasa-biasa saja. Beliau bahkan dengan penuh semangat menjelaskan potensi Kota Wollongong dan mengajak kami keliling kantornya di lantai sepuluh dilanjutkan dengan minum kopi bersama.
Melihat pamflet para calon anggota parlemen yang dipasang di berbagai tempat umum, hanya berisi nama dan partai pengusungnya. Tidak banyak janji-janji kampanye ditampilkan di tempat-tempat terbuka. Kalaupun ada janji kampanye, hanya satu atau dua kalimat. Sedangkan program unggulan setiap calon atau partai politik, biasanya disajikan pada platform media sosialnya. Ada juga yang dikirim melalui surat yang disimpan dalam kotak pos. Meskipun tidak memiliki hak pilih, kami menerima tiga surat dari partai politik yang menyajikan program kerja mereka.
Pemilihan umum di Australia diikuti oleh mereka yang berusia delapan belas tahun ke atas. Di sini pemilihan umum sifatnya wajib diikuti. Tidak hanya sebatas hak saja, dalam arti boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Apabila ada warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya, akan dikenai denda atau ancaman pidana. Selain menghitung jumlah suara, komisi pemilihan umum juga akan memverifikasi nama-nama warga yang tidak bersedia menggunakan hak suaranya.
Kepada mereka yang tidak ikut memilih, akan dikirimi surat pemberitahuan dan nominal denda yang harus dibayar. Lengkap dengan nomor rekening pemerintah untuk membayar denda. Bagi warga yang tidak mau membayar denda, dapat dituntut ke pengadilan. Nanti hakim yang akan memutuskan hukuman untuk warga tersebut. Hukuman dapat berupa kurungan penjara atau sanksi dengan melaksanakan kerja sosial. Misalnya membersihkan pantai, jalanan atau menanam pohon di hutan. Tergantung keputusan dari hakim yang mengadilinya.
Wassalam
Haidir Fitra Siagian, dosen Komunikasi Politik UIN Alauddin Makassar / Ketua Muhammadiyah Ranting Istimewa New South Wales Australia (saat ini sedang non aktif karena menjalani cuti di luar tanggungan negara)