BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bandung (LPPM UM Bandung) mengelar pertemuan dan penandatanganan naskah kerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kota Bandung.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat UM Bandung pada Kamis (22/09/2022). Hadir sejumlah tamu dari kedua belah pihak. Di antaranya dari pusat-pusat studi terkait di lingkungan UM Bandung, yaitu Pusat Studi Pemberdayaan UMKM, Pusat Kajian Inkubator Bisnis dan Manajemen Inovasi, dan Pusat Kajian Pemberdayaan Masyarakat.
Ketua LPPM UM Bandung Prof Dr Ir Ellyza Nurdin MS menjelaskan bahwa kerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kota Bandung terkait dengan masalah pembinaan UMKM dan koperasi.
“UMKM ini bisa dari dosen ataupun mahasiswa dan UMKM yang merupakan binaan dari para dosen,” ucap Ellyza Nurdin.
Di samping itu, nantinya pembinaan tersebut juga akan memberikan pemaknaan seluas-luasnya terkait koperasi.
”Kita juga harus memberikan pemahaman (kepada mahasiswa ataupun dosen UM Bandung) bahwa koperasi menjadi roda perekonomian bagi masyarakat, koperasi di kampus UM Bandung bisa dalam bentuk koperasi karyawan, koperasi dosen, dan koperasi mahasiswa (KOPMA),” tuturnya.
Ellyza Nurdin berharap agar kerja sama kedua pihak dapat lebih bersinergi dalam memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih meluas.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Bandung Drs Atet Dedi Handiman mengaku bersyukur atas kerja sama yang terjalin dengan UM Bandung.
”Semoga (kerja sama ini) tidak sekedar administrasi, tetapi ada tindak lanjut dengan langkah konkret dalam waktu dekat ini,” katanya.
Wirausaha muda
Dirinya berharap para mahasiswa yang juga generasi milenial dapat lebih mengenal koperasi dan menjadi wirausaha muda yang handal. ”Kami dari Dinas Koperasi dan UKM siap untuk memfasilitasi dalam pembinaan,” terangnya.
Terkait kebijakan pengembangan koperasi dan UKM, kata Atet, perlu adanya sentuhan-sentuhan akademis. ”Adanya sentuhan akademis ataupun teoretis dari UM Bandung maka pembinaan sendiri akan menjadi lebih bagus,” tegas Atet.
Tidak hanya itu, dengan adanya sentuhan akademis, ungkap Atet, perumusan kebijakan untuk pembinaan pun akan menjadi lebih implementatif. ”Karena teori dan sentuhan akademis itulah, kami berharap kebijakannya akan lebih optimal,” tandasnya. (FK)