JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI menggelar diskusi Refleksi 2022 dan Proyeksi 2023 dengan tema “Memperkuat Ukhuwah untuk Menciptakan Perdamaian Dunia” di Aula Buya Hamka, Kantor MUI Jakarta (21/12/2022).
Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum MUI Dr. KH. Marsudi Syuhud yang berharap agar berbagai kegiatan Komisi HLNKI memiliki peta masa depan yang bersifat proyektif. Proyeksi masa depan menurutnya penting sebagai basis dalam berbagai pernyataan terkait isu internasional. Beliau juga membahas tentang pentingnya menjadikan tawakkal sebagai langkah dalam melaksanakan program kerja.
Selanjutnya, materi dibawakan oleh Ketua Bidang HLNKI MUI Prof. Sudarnoto Abdul Hakim dan Ketua Komisi HLNKI MUI Dubes Bunyan Saptomo yang dipandu oleh Dr. Ahmad Ubaidillah.
Dalam paparannya, Prof. Sudarnoto memulai dari peran MUI bidang hubungan internasional didasarkan kepada amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip Wasathiyyatul Islam dan untuk misi Rahmatan lil ‘Alamin. Karena itu, MUI mendorong pemerintah, antara lain untuk meneguhkan politik Indonesia bebas aktif dan tampil sebagai juru damai (peace maker) terutama dalam menyelesaikan atau mencari solusi terhadap konflik, misalnya Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
“Di samping itu, MUI sendiri secara proaktif juga memainkan peran second track diplomacy yang diarahkan untuk khidmatul ummah dan himayatul ummah terutama terkait dengan berbagai masalah politik yang dihadapi oleh umat Islam dan negara-negara muslim,” jelas Sudarnoto.
Secara umum, menurut Sudarnoto, situasi global tahun 2022 belum menunjukkan perbaikan secara siginifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Situasi yang sama juga mewarnai umat dan negara-negara muslim. Bahkan, tahun 2022 nampak semakin memburuk sebagai akibat pandemi Covid-19, masih belum terselesaikannya isu Palestina-Israel, perkembangan dan situasi politik di Afghanistan yang belum menentu, dan Islamofobia yang terjadi di sejumlah negara seperti India, Swedia, Perancis.
Sudarnoto juga menyoroti situasi politik global lainnya. Ia menyampaikan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 dunia masih diwarnai dengan praktik ketidakadilan global yang secara politik dan ekonomi antara lain juga dialami oleh orang-orang Islam di banyak negara. Dominasi neo-kapitalisme dan neo-liberalisme telah melanggengkan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan bahkan kemiskinan di banyak negara, apalagi ditambah dengan efek pandemi Covid-19.
“Lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF ternyata justru gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan global. Atas nama bantuan internasional, IMF melakukan program-program bantuan yang ternyata justru menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan baru yang dialami oleh negara-negara penghutang. Hal ini sangat berpotensi besar mengakibatkan kerawanan sosial dan konflik,” tambah Dosen UIN Jakarta tersebut.
Sudarnoto juga menjelaskan, seruan MUI yang menegaskan perlunya dilakukan proses demokratisasi di internal PBB masih sangat relevan hingga tahun 2022 ini. Demokratisasi di PBB ini diwujudkan secara konkrit dengan dua cara: pertama, menetapkan secara konsisten mekanisme pembahasan pengambilan keputusan terutama di sidang DK PBB dalam rangka penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian; kedua, meninjau ulang, menghapuskan atau membatasi penggunaan Hak Veto.
“Veto jangan digunakan untuk persoalan-persoalan yang justru bisa memberikan ruang lebar untuk lakukan aneksasi, apartheid dan genosida yang dilakukan oleh siapapun. Hal ini sangat diperlukan antara lain dalam rangka memudahkan upaya-upaya mewujudkan dan memperkokoh perdamaian dan keadilan global,” kata Sudarnoto.
MUI masih memandang bahwa perlawanan terhadap zionisme Israel dan pembelaan terhadap rakyat dan bangsa Palestina masih relavan dilakukan tahun 2022 ini, apalagi PBB sendiri telah menetapkan tanggal 29 November sebagai hari solidaritas bangsa Palestina. Hingga saat ini berbagai tindakan kekerasan dan terror masih terus dilakukan oleh zionisme Israel terhadap rakyat Palestina. Tindakan Israel yang didukung Amerika ini tentu merusak beberapa resolusi DK PBB, kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Menurut Sudarnoto, perlawanan terhadap zionisme Israel pada tahun 2022 harus terus dilakukan antara lain melalui (1) perjuangan diplomatik yang meyakinkan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB, (2) dorongan kepada berbagai kekuatan civil society dalam dan luar negeri, penggerak HAM dan segmen masyarakat lainnya untuk mengecam dan menghentikan tindakan-tindakan brutal Israel (3) dorongan kepada OKI untuk mengkonsolidasi persatuan negara-negara muslim.
MUI tahun 2022 masih tetap dengan konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk program humanitarian aid dan program-program sosial, pendidikan dan ekonomi lainnya bagi masyarakat Palestina. Karena itu, pembangunan rumah sakit umum di Hebron oleh MUI, misalnya, adalah salah satu langkah yang sangat penting dan konkrit bagi yang harus digalakkan dan dirampungkan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
Ia juga menyoroti tindakan kekerasan terhadap Umat Islam. Tindakan kekerasan, kriminalitas dan kekejaman bahkan yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) terhadap umat Islam masih terjadi di beberapa negara bahkan tahun 2022 ini. Di India, misalnya, umat Islam yang minoritas telah terdiskriminasi secara sosial, ekonomi, bahkan hukum dan politik apalagi sejak undang-undang kewarganegaraan India menempatkan muslim sebagai warga kelas dua.
Menurut Sudarnoto, tindakan permusuhan dan kebencian terhadap umat Islan dan Islam (Islamophobia) benar-benar dilakukan hingga hari ini. Perlakuan pemerintah dan kelompok-kelompok ekstrim Hindu India (ultra nasionalis Hindu), misalnya, sebetulnya tidak saja telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan menghancurkan kemanusiaan akan tetapi sekaligus meruntuhkan citra pemerintah India. Gerakan Islamophobia ini cenderung semakin vulgar terjadi di banyak negara dan proses pembiaran nampaknya juga semakin terasa. Karena itulah momentum penetapan PBB untuk melakukan perlawanan terhadap Islamofobia menjadi semakin penting dan karena itu semua orang dari warga bangsa dan agama apapun harus memandang bahwa Islamophobia ini adalah musuh bersama, musuh kemanusiaan dan peradaban.
“Atas dasar itu MUI mengecam penindasan terhadap umat Islam dan sikap Islamofobia yang nampak semakin berkembang di tahun 2022. Namun, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi agar lembaga-lembaga dunia seperti OKI, PBB, organisasi pembela HAM dan kekuatan-kekuatan civil society lainnya secara intensif juga melakukan langkah-langkah strategis menghentikan gerakan Islamofobia dan membela hak dan kedaulatan muslim terutama di negara non muslim. Namun dalam waktu yang bersamaan upaya rekonsolidasi untuk Tansiqul Harokah (konsolidasi gerakan) dan Taswiyatul Manhaj (kesamaan berpikir dan bertindak) serta Tauhidul Ummah (penyatuan ummat) menjadi sangat penting. Jika ini tidak dilakukan, maka umat Islam akan mengalami kegagalan,” tambah Sudarnoto lagi.
Keberadaan dan posisi umat Islam yang minoritas di berbagai negara non- muslim masih belum banyak mendapat perhatian. Sebagian mereka sebetulnya mengalami berbagai tindakan kekerasan dan bahkan di luar batas kemanusiaan. Prinsip dan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan dilanggar secara sistimatik yang dilakukan pemerintah dan kelompok politik dan ideologi sekular-radikal dan bahkan kelompok agama tertentu. Hak-hak keagamaan dan bahkan keselamatan dan hidup mereka terancam. Selain di India, ini juga dialami misalnya oleh muslim di Kashmir, Myanmar dan Uyghur. Bahkan beberapa kasus diskriminasi, bully, penistaan terhadap muslim di beberapa wilayah di Australia, Eropa, Amerika dan Kanada juga terjadi.
“Tahun 2022 MUI masih memandang perlunya sebuah kepemimpinan umat Islam global yang kokoh dan efektif. Karena itu persatuan dan kepemimpinan yang efektif harus dibangun; konflik antar faksi-faksi muslim dan beberapa negara anggauta OKI harus dihentikan karena konflik justru akan memperlemah dan menyudutkan posisi umat dan negara-negara muslim. MUI menyerukan agar OKI dan organisasi-organisasi Islam dunia lainnya melakukan rekonsolidasi yang sungguh-sungguh agar kepemimpinan dunia Islam tegak secara efektif sehingga persatuan dunia Islam semakin kokoh, kemajuan dunia Islam terwujud dan perdamaian dunia tercipta,” jelas Sudarnoto.
Sudarnoto juga menyoroti soal peluang Umat Islam Indonesia. Secara demografis, Indonesia adalah bangsa dan negara muslim terbesar di dunia. Menurutnya, tidak sedikit bangsa dan negara yang memberikan harapan (ekspektasi) dan kepercayaan terhadap peran strategis Indonesia dalam menciptakan dunia yang damai dan sejahtera.
“Secara keagamaan, muslim Indonesia menganut pandangan Wasathiyyatul Islam yang sangat diyakini mampu memberikan respons terhadap berbagai krisis kemanusiaan akibat dari konflik politik, kirisis lingkungan, kemiskinan, ekstremisme dan sebagainya. Indonesiapun sudah disepakati menjadi negara pusat wasathiyatul Islam global dan karena itu Indonesia harus mampu menjadi teladan dan memimpin secara global menggerakkan Wasatiyatul Islam untuk dunia yang sejahtera, damai dan berkeadaban.
Posisi diplomatik Indonesia yang menganut paham bebas aktif masih sangat penting dan diperlukan.
“Dengan posisi ini Indonesia bisa bersahabat dan berkolaborasi dengan negara manapun secara sejajar. Karena itu, upaya penciptaan perdamaian dunia yang dilakukan oleh Indonesia menjadi perhatian dan sangat penting,” katanya.
Sudarnoto berharap peberadaan kekuatan dan organisasi civil society muslim Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka ikut serta memperkokoh dan membela kedaulatan dan kemanusiaan, kedamaian, kesejahteraan dan keadaban dunia. Karena itu, peran-peran diplomatic organisasi sicil society muslim ini perlu untuk dioptimalkan.
Sementara itu, Ketua Komisi HLNKI MUI Dubes Bunyan Saptomo melihat bahwa tahun 2022 masih merupakan tahun yang berat bagi dunia Islam, meskipun juga ada kemajuan yang berarti. Situasi yang berat di dunia Islam antara lain ditandai dengan masih berlanjutnya penindasan Israel atas Palestina; berlarutnya konflik di Suriah, Yaman, Libya dan Somalia; dan penindasan terhadap muslim minoritas di sejumlah negara; serta masih tingginya Islamophobia di seluruh dunia.
“Penjajahan dan penindasan Israel atas Palestina masih terus berlangsung, seakan dibiarkan oleh masyarakat internasional tanpa ada sanksi. Setelah upaya Perdamaian Trump yang dikenal “Deal of the Century” yang merugikan bangsa Palestina, kita tidak melihat adanya upaya serius untuk mewujudkan perdamaian yang adil bagi bangsa Palestina. Lebih dari itu kita menyaksikan merosotnya dukungan kepada Palestina, termasuk dari sejumlah negara Arab yang seharusnya di garis depan membela saudaranya Palestina,” kata Bunyan Saptomo.
Meskipun demikian, tambahnya, Indonesia negara muslim terbesar di dunia masih tetap komitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dukungan pemerintah Indonesia selain dukungan diplomasi, juga dukungan bantuan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi dan pemberian beasiswa. Masyarakat sipil Indonesia, termasuk MUI, juga tidak ketinggalan memberikan bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan kepada Palestina. MUI saat ini sedang mengadakan pengumpulan dana untuk membantu pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron (RSIH).
Bunyan melihat bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi pada saat kunjungan Perdana Menteri Palestina, Dr. Mohammed Sthayyeh ke Indonesia bulan Oktober tahun ini. Pada kesempatan tersebut PM Palestina menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan bangsa Indonesia yang secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Maksud kunjungannya ke Indonesia, selain untuk memperkuat hubungan persahabatan juga untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara. PM Palestina juga menyampaikan harapan agar Indonesia terus melanjutkan dukungan pada perjuangan Palestina. Indonesia tidak perlu menjadi penengah (mediator) dalam konflik Palestina-Israel.
Ia juga menyampaikan pandangan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kesempatan menerima kunjungan PM Palestina tersebut menegaskan dukungan Pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Palestina dan menawarkan beasiswa kepada perwira tentara Palestina untuk belajar di Universitas Pertahanan Indonesia. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Indonesia yang terus komitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina tersebut.
Selain masalah Palestina, tambah Bunyan Saptomo, tahun ini kita juga masih menyaksikan berlarutnya perang di Suriah, Yaman, Somalia dan Libya. Namun kita melihat tanda-tanda konflik di negara-negara tersebut mulai mereda. Hal ini mungkin karena negara-negara besar yang selama ini memasok senjata sudah mengalihkan perhatiannya untuk memasok senjata ke medan perang baru, yaitu di Ukraina. Kita juga melihat meskipun konflik di Afghanistan juga telah berakhir dengan hengkangnya Amerika dan sekutunya tahun lalu, namun situasi di negeri tersebut masih belum stabil. Tahun ini kita juga masih menyaksikan penindasan atas minoritas muslim, sebagaimana dialami muslim Rohingya di Myanmar, muslim Uygur di RRC dan muslim di sebagian wilayah di India.
“Konflik dan penindasan tersebut telah menimbulkan bencana kemanusiaan, selain kematian juga pengungsian dan kelaparan. Tahun ini masih ada jutaan pengungsi muslim tersebar di seluruh dunia, diantaranya yang terbanyak adalah pengungsi Palestina (5.7 juta), pengungsi Suriah (6.8 juta) dan pengungsi Rohingya (1.2 juta). Tahun ini kita juga menyaksikan jutaan muslim terancam kelaparan di Yaman, Afghanistan dan Somalia. Pada puncak konflik di Yaman (Maret 2022) diberitakan sekitar 19 juta penduduk Yaman terancam kelaparan,” jelas Bunyan.
Tambahnya lagi, di Afghanistan meskipun konflik sudah berakhir, namun pada puncak musim panas tahun ini (Agustus 2022) diberitakan juga sekitar 19 juta penduduk Afghanistan terancam kelaparan, sementara devisa negeri itu ditahan oleh Amerika. Sedangkan di Somalia yang konflik internalnya masih berlanjut, pada bulan Juni 2022 diberitakan 7 juta penduduk juga terancam kelaparan. Meskipun akhir tahun ini kondisi kemanusiaan di beberapa negara muslim tersebut sudah membaik, namun kondisinya belum stabil dan dan masih memerlukan bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi. Sehubungan dengan itu, MUI menghimbau organisasi kemanusiaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi di beberapa negara dimaksud.
Dubes Bunyan juga menyampaikan bahwa tahun ini kita juga masih menyaksikan tingginya Islamophobia di seluruh dunia. Banyak sekali kasus Islamophobia, mulai dari ucapan kebencian sampai tindakan diskriminasi, penganiayaan dan bahkan pembunuhan. Menghadapi berlanjutnya masalah Islamophobia yang sudah dianggap melampaui batas ini, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mengajukan usulan resolusi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) tentang perlunya menanggulangi Islamophobia. Alhamdulillah, usulan OKI tersebut berhasil disepakati dengan dikeluarkan UN Resolution on International Day to Combat Islamophobia tanggal 15 Maret 2022. Dalam kaitan ini, MUI pada akhir Maret 2022 telah mengadakan seminar di Jakarta untuk mensosialisasikan Resolusi PBB tersebut.
Adapun keberhasilan OKI meng-goal-kan resolusi PBB untuk penanggulangan Islamophobia tersebut menurutnya merupakan capaian yang positif bagi dunia Islam. Hal positif lainnya, tahun ini kita juga menyaksikan kemajuan ekonomi di sejumlah negara muslim paska pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Bahkan Indonesia tahun ini telah berhasil menyelesaikan amanat sebagai ketua G20 dengan 3 program utama, yaitu: transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Akhir tahun ini kita juga menyaksikan Qatar berhasil menyelenggarakan Piala Dunia sepakbola dengan nuansa Islami. Capaian OKI, Indonesia dan Qatar ini merupakan dakwah Islam Wasathiyah yang perlu terus dikembangkan. (Riz)