Transformasi Sistem Kesehatan dan Pendidikan, Sebuah Keniscayaan

Transformasi Sistem Kesehatan dan Pendidikan, Sebuah Keniscayaan

JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir, MSi menghadiri kegiatan Kuliah Umum dengan topik “Transformasi Sistem Kesehatan Nasional”. Kegiatan tersebut digelar oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK) yang bekerja sama dengan Asosiasi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah (APKKM), Selasa (21/2) bertempat di Auditorium FKK UMJ lantai 5.

Selaku pembicara dalam kegiatan ini yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. Turut hadir Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr H Abdul Mu’ti, MEd, Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr H Irwan Akib, MPd, Dr H Agung Danarto, MAg, dr H Agus Taufiqurrahman, SpS., MKes, Ketua APKKM, Prof Dr dr Suryani As’ad MSc, SpGK, Rektor UMJ, Dr Ma’mun Murod, MSi, dan beberapa tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Prof Haedar mengatakan di dalam membangun dunia pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dibutuhkan proses transformasi yang merupakan keniscayaan dan sebagai bagian dari dasar konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dasar konstitusi ini menjadi mandat untuk mengambil langkah-langkah baik dalam konteks negara maupun Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan.

Seperti yang tetuang pada Pasal 28H ayat (1) dikatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Kemudian Pasal 28 ayat (2) berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

“Dasar konstitusi ini harus menjadi fondasi dari setiap proses rancang bangun dan langkah strategis termasuk dalam proses transformasi di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya untuk melakukan sebuah transformasi, maka harus ada pembumian nilai-nilai (value, qimah) yang utuh dalam proses mengambil kebijakan. Nilai-nilai itu meliputi iman, takwa, akhlak mulia, nilai agama, persatuan, dan peradaban bangsa. Tetapi sering terjadi tarik-menarik dari dunia ideal dengan langkah-langkah riil. Di mana langkah riil selalu menuntut langkah-langkah nilai guna (pragmatis), bahkan sampai ada menempuh jalan pintas sehinngga menjadi oportunistik.

“Memadukan antara bagaimana sesuatu yang ideal itu diwujudkan dalam proses transformasi dan kebijakan, kuncinya ada di para pengambil kebijakan (pemimpin). Dalam proses transformasi value itu harus masuk di dalam perubahan yang mau diambil,” katanya.

Selain itu, proses transformasi harus diletakan pada pendekatan secara komprehensif. Yakni dibutuhkan kerja sama dan dukungan kepada seluruh pihak, utamanya dari unit pemerintah. Oleh karenanya, Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu meminta untuk melakukan gerak transformasi birokras,i sebab tanpa transformasi birokrasi itu, mustahil dunia pendidikan dan kesehatan negeri ini bisa maju.

“Jadi ini memerlukan memerlukan sinergi. Apa yang dilakukan Muhammadiyah itu bisa mendukung proses pembangunan pendidikan dan kesehatan yang semakin akseleratif untuk hajat hidup orang banyak. Kami percaya bahwa setiap langkah yang kita mulai itu selalu dibuka jalan oleh Tuhan karena kita bersungguh-sungguh. Jika kita bersungguh-sungguh maka Tuhan akan membuka jalan,” ucapnya. (Cris)

Exit mobile version