SLEMAN, Suara Muhammadiyah – Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah) gelar Rapat Kerja Nasional pada 28-30 Juli 2023 dengan tema “Pemimpin Berkemajuan, Mustadh’afin Berdaya.” Pembukaan Rkernas yang diikuti oleh 67 peserta utusan dari 29 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah MKS seluruh Indonesia ini dilaksanakan pada Sabtu (29/7/2023) di University Hotel, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Abidah Muflihati, Ketua MKS PP ‘Aisyiyah menyampaikan bahwa tema ini diangkat agar semangat berkemajuan dan semangat memberdayakan mustadh’afin dapat tertanam dan terinternalisasi dalam Pimpinan Wilayah MKS seluruh Indonesia yang nantinya bisa dilanjutkan ke seluruh Pimpinan MKS di berbagai level.
Selain itu menurut Abidah melalui tema ini MKS juga ingin mendorong agar semakin banyak generasi ‘Aisyiyah muda untuk bisa menguatkan MKS di berbagai level. “Dan Ahamdulillah hasil pra rakernas kemarin sudah mulai banyak ‘Aisyiyah muda yang menjadi penggerak di MKS.”
Lebih lanjut terkait pendampingan Mustadh’afin, Abidah juga menekankan agar MKS di seluruh Indonesia dapat menguatkan sisi advokasi kebijakan serta pemberdayaan. “Fakta bahwa pelayan pendampingan masih besar konsep charity-nya. Kami ingin mendorong juga untuk diperkuat dalam hal advokasi kebijakan dan pemberdayaan mustadhafin,” tegas Abidah.
Penguatan pemberdayaan ini disebut Abidah nantinya diharapkan dapat membangun kemandirian dhuafa mustadh’afin. Di mana kemandirian ini disebut bisa ditandai dengan suatu ciri yakni mengubah dhuafa mustadh’afin yang sebelumnya penerima zakat menjadi mampu memberi zakat. “Yang tadinya dilayani menjadi mampu melayani,” ujarnya.
Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, dalam kesempatan tersebut mengajak para hadirin untuk dapat terus meresapi makna surat al-Ma’un yang menjadi landasan didirikannya Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan. Hal ini menurutnya sangat erat sekali dengan kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh MKS. “Kalau kita ingat pertama kali K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah berbasis surat al-Ma’un. Bagaimana K.H. Ahmad Dahlan mendorong para muridnya untuk mengimplementasikan surat al-Ma’un dengan amal nyata. Dan hingga kini MKS sudah banyak sekali melaksanakan amanat itu dengan banyak sekali amal usaha yang dipunya. “Ini bukti nyata ‘Aisyiyah menjalankan program, tidak hanya teori tetapi berbasis bukti,” ujarnya.
Dari Teologi al-Maun, Salmah menyampaikan ada tiga pilar, yang pertama adalah healing atau pelayanan kesehatan. Kedua, schooling yaitu pelayanan kepada pendidikan. Ketiga, feeding atau pelayanan sosial dan ini semua menurutnya sudah dilakukan MKS. “Jadi bisa dikatakan dari semua majelis yang ada di ‘Aisyiyah itu, MKS ini yang paling lengkap pelayanannya. Dari pelayanan terhadap anak, anak yang mengalami kekerasan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, lansia, disabilitas ini sangat lengkap dari segi pelayanan fisik, sosial dan tentunya MKS bekerjasama dengan Majelis Lembaga lainnya agar lebih komprehensif serta secara eksternal berkolaborasi dengan pemerintah.”
Salmah berharap agar dari Rakernas ini dapat muncul dan ditetapkan berbagai kebijakan program pasca Muktamar yang dapat segera direalisasikan di seluruh Indonesia. “Sehingga program bisa nyata dirasakan di masyarakat dan ‘Aisyiyah harus hadir sebagai problem solver untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” tegasnya.
Salahudin Yahya, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang hadir menyampaikan keynote speechnya menyampaikan apresiasi atas kerja nyata yang dilakukan ‘Aisyiyah melalui MKS dalam hal pemberdayaan sosial.
Salahudin menyebut bentuk pelayanan sosial ada empat pilar yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang kesemuanya sudah dilalukan MKS. “Semua sudah dilakukan oleh MKS dan harus terus dilakukan penajaman bagaimana gagasan bisa mendarat hingga implementasi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara.” Penggerak MKS ‘Aisyiyah, disebut Salahudin harua berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak seluruh warga negara.
Salahudin yang juga aktif di Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PP Muhammadiyah dalam kesempatan tersebut juga mendorong kerja-kerja kolaboratif MKS dengan pemerintah. “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini memang perlu di manage sedemikian rupa supaya tidak ada yang tertinggal termasuk harus adanya kolaborasi . Dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Saya berdiri di hadapan ibu-ibu ‘Aisyiyah pada konteks kolaboratif ini.” (Suri/Riz)