Peranan Angkatan Muda Muhammadiyah di Tahun Politik
Oleh: Muhammad Adam Ilham Mizani
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 tinggal 192 hari,tentu bukan waktu yang lama untuk Indonesia menyambut pesta demokrasi.Catatan peristiwa pemilu yang pernah terjadi ditahun-tahun politik sebelumnya, jangan sampai terulang kembali.Munculnya cebong kampret,politik identitas dan praktik money politics membuat proses demokrasi ternodai dan berdampak polarisasi berkepanjangan pada kehidupan masyarakat.
Partai politik (Parpol) di Indonesia mulai menjalankan dan menyalakan mesin perpolitikanya. Masing-masing partai mulai mengusung para kandidat calon presiden yang siap ditarungkan. Kesibukan mencari patner koalisi terus digalakan untuk memenuhi ambang batas (Presidential Threshold),pencalonan presiden dan wakil presiden,yaitu 20 %. Adanya persyaratan tersebut membuat partai politik berlomba-lomba mengatur siyasah terbaik untuk menjadi pemenang pemilu 2024. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis simulasi 3 nama kandidat calon presiden 2024,diantaranya; Prabowo Subianto,Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Situasi dan kondisi tahun politik dari hari,bulan ke bulan semakin dinamis dan dirasakan banyak kalangan (tokoh,organisasi dan masyarakat umum) ingin menggerakan dan berkontribusi mewarnai pesta pemilu 2024.Rasa dukung mendukung setiap orang atau individu memiliki hak kebebasan untuk bersikap,karena kebebasan itu fitrah yang harus dihargai dan dihormati. Kebebasan individu dalam tanda kutip sikap politik tentu juga harus melihat dan mempertimbangkan asas hukum yang berlaku diorganisasinya.
Belum lama Muhammadiyah dikejutkan dengan berita atas nama aktivis muda Muhammadiyah mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon presiden,Ganjar Pranowo dengan sebutan relawan GP berkemajuan dikoordinatori oleh Faozan Amar, beredarnya video dialog ketua pemuda Muhammadiyah (Dzulfikar) memilih salah satu calon presiden (Ganjar Pranowo),aksi kocak dari mantan ketum pemuda (Cak Nanto) yang memberikan simbol metal (hatrik) saat pidato didepan peserta muktamar pemuda, juga kunjungan pengurus DPP IMM ke kantor partai PDIP mendapatkan banyak reaksioner,komentar dan tanda tanya kader-kader IMM.
Terlepas dari kepentingan apapun yang dibawa,entah itu kepentingan pribadi atau kelompok. Lebih arif dan bijaksanalah dalam memutuskan sikap politik yang masih dinamis dan lihatlah aturan main yang ada di rumah besar,Muhammadiyah. Muhammadiyah secara kelembagaan tegas dan jelas pada khittahnya tidak berpolitik praktis.
Isi dari Khittah Surabaya tahun 1978 yang merupakan penyempurnaan dari khittah ponorogo tahun 1969,Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat,tidak memiliki hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.
Khittah tersebut dipertegas kembali pada khittah Denpasar 2002,Muhammadiyah tetap pada on the right track yaitu tetap berada dalam desain gerakan dakwah dan tajdid.Khittah sebagai wujud cara Muhammadiyah memberikan respon terhadap perkembangan sosial,politik ataupun budaya.agar Fokus mengembangkan fungsi kemaslahatan, gerakan sosial civil society dalam memainkan aktor peran kebangsaan,kenegaraan dan keumattan.
Perjalanan pemilu sejak reformasi,Muhammadiyah menjaga spirit netralistas sebagai mana yang tersiratkan dalam Khittahnya. Pada masa kepemimpinan Ahmad Syafii Ma’arif (1998-2005) dengan slogannya “menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik”,bisa dikatakan sebagai kebijakan “netralitas pasif”. Periode kepemimpinan Din Syamsudin (2005-2015),Muhammadiyah berubah dari netralitas pasif ke netralitas aktif dengan slogan “menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik.”(Kompas,Muhammadiyah di Tahun Politik,Ahmad Najib Burhani.Jum’at 25 Januari 2019).
Untuk menghadapi tahun politik,tidak melulu bicara dukung siapa dan dapat apa. Bagi penulis bicara soal tahun politik dipandang dari demokrasi lebih luas dari pada persoalan tersebut,yakni berbicara bagaimana sistem demokrasi subtantif melalui pemilu menghasilkan kedaulatan rakyat. Demokrasi subtantif bisa dimaknai sebagai sikap dan tindakan demokratis seperti mampu menghargai perbedaan dan pluralitas,kebebasan pribadi (berpendapat dan berekspresi),kesamaan hak dan keadilan dijunjung tinggi dalam semua segi kehidupan.
Aktualisasi peranan yang bisa dilakukan angkatan muda muhammadiyah sebagai organisasi gerakan civil society diantaranya,memanfaatkan ruang publik sebagai medium memproduksi opini masyarakat yang kritis dan rasionalitas untuk memberikan gelombang (tekanan) kepada para pemimpin negeri. Posisi dimaksimalkan terus-menerus mendialogkan kepentingan-kepentingan kedaulatan masyarakat.
”Dalam bahasa gramci,mampu mendemokratisasikan,memoderasikan negara dalam rangka menegakan pluralitas dan menghargai multikulturalitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keadaban dalam proses kehidupan bersama.” (Zakiyuddin,Azaki.2017:439). Tujuan dari pada itu tentu untuk menjaga stabilitas kepemimpinan dan tetap tegaknya aturan hukum ynag berlaku untuk kepentingan bersama.
Angkatan muda muhammadiyah (AMM) menjadi bagian penting dalam menumbuhkan spirit peradaban dan kesadaran berdemokrasi. Kehadirannya di tahun politik menjadi sebuah momentum untuk andil mengambil peranan yang strategis atas nama kepentingan kedaulatan rakyat,bukan kepentingan pribadi. Selain daripada memanfaatkan perananan ruang publik. Anak muda Muhammadiyah perlu menjaga keutuhan ideologi agar tetap menjadi prinsip atau pegangan dalam mengambil keputusan.
Setiap individu kader Muhamamdiyah tidak boleh arogan, gegabah,sombong merasa memiliki power (memobilisasi masa) dan menghalalkan berbagai cara merebut kekuasaan. Semua sifat itu sama sekali bukan karakter dari kader Muhammadiyah. Maka penting internalisasi ideologi Muhammadiyah untuk diresepi dan dipahami betul agar tidak ternodai sifat-sifat tersebut yang bisa merugikan diri sendiri ataupun organisasi.
Spirit anak muda muhammadiyah adalah persatuan. Point penting yang menjadi peranan ditahun politik bicara soal bagaimana agar masyarakat Indonesia tetap bersatu walaupun beda pandangan politik. Melihat pemilu tahun sebelumnya,bangsa Indonesia dihadapkan dengan situasi yang cukup berat dan sangat dirasakan dampak dari ketidakdewasaan berpolitik yaitu,polarisasi. Akibat dari polarisasi,narasi kebencian saling dilontarkan,berbagai Isu SARA dimainkan,saling adu domba dan menyalahkan.
Tugas angkatan muda muhammadiyah dalam hal ini adalah menjadi jembatan pemersatu mempertemukan berbagai kelompok yang bersebrangan. Usaha yang bisa dilakukan mempererat kesatuan adalah tidak menampilkan sifat fanatik,bersikap bijaksana dan adil,menebarkan narasi persatuan bukan provokatif dan bisa menjadi aktor penyelesaian masalah (problem solving).
Menjadi agen problem solving merupakan sebuah keniscayaan yang perlu diikhtiarkan oleh angkatan muda muhammadiyah (AMM). Problematika kebangsaan dan keumatan semakin kompleksitas. Salah satu problem yang dialami terus menerus adalah korupsi dan hukum “tajam kebawah tumpul ke atas”.Sudah seyogyanya angkatan muda muhammadiyah kembali menggelorakan kembali gerakan anti korupsi,menyebarkan kepada akar rumput tentang pendidikan anti korupsi,bekerjasama ataupun berkolaborasi membangun kesepakatan melawan budaya KKN.Bagi penulis materi pendidikan korupsi bisa dimasukan dalam jenjang kaderisasi.
Fungsi angakatan Muda Muhammadiyah yang perlu dijalankan kembali adalah bagaimana jihad konstitusi benar-benar hadir memberikan payung hukum untuk masyarakat yang tertindas,terdzolimi dan terbungkam. Jangan sampai keilmuan ataupun potensi yang dimiliki angkatan muda muhammadiyah (AMM) menjadi sekrup dan penjilat para rezim atau oligarki,Sungguh sangat menjijikan jika hal tersebut dilakukan. Pesan moral,Muhammadiyah dilahirkan oleh founding father untuk menjadi organisasi yang mandiri dan banyak beramal sholeh dan tetap berpegang teguh pada risalah agama (Iman,Islam dan Ihsan).
Muhammad Adam Ilham Mizani, Aktivis DPD IMM Jawa Tengah