JAKARTA, Suara Muhammadiyah- Pada 14 Agustus 2023 Rakernas LP UMKM dilaksanan memberikan arah, pedoman dan program pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMKM) di lingkungan persyarikatan. Lembaga Pengembang (LP) UMKM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah usung tema: Muhammadiyah dan Gerakan UMKM Berkemajuan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 29-31 Agustus 2023 di Kampus Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jl. Tanah Merdeka, Ciracas, Kota Jakarta Timur.
Ketua pengarah rakernas Syafruddin Anhar, S.E., M.M dalam keterangan tertulisnya hari ini Senin,14 Agustus 2023, menegaskan bahwa Lembaga Pengembang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LP UMKM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan lembaga baru pada struktur unsur Pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam meningkatkan akselerasi Gerakan Ekonomi khususnya pada sektor riil dalam lingkup UMKM. Tanggung Jawab dan tugas LP UMKM adalah melatih, membina, membesarkan, serta melindungi usaha-usaha mikro, kecil dan menengah dalam lingkup Persyarikatan. Untuk itu di Rakernas LP UMKM akan merumuskan strategi pengembangan UMKM Muhammadiyah dan tahapan (milestone) yang akan ditempuh dalam 5 tahun ke depan. Kemudian melakukan koordinasi pemberdayaan UMKM Muhammadiyah secara terintegrasi.
“Kami berharap out put rakernas LP UMKM mampu untuk merumuskan sinergitas dan membangun ekosistem bisnis Muhammadiyah serta membangun keterpaduan antar wilayah dan antar sektor untuk penguatan bisnis Muhammadiyah,”ujarnya.
Keberpihakan Muhammadiyah terhadap UMKM, lanjut Syafruddin, dirasa sangat penting, melihat kontribusi UMKM selama ini melihat data statistik yang menyebutkan peran UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari seluruh unit usaha secara nasional, sebelum covid berkontribusi 60,5% pada PDB dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan demikian gerakan ekonomi Persyarikatan melalui sektor UMKM ini juga sebagaimana dirumuskan dalam dokumen risalah Islam berkemajuan.
Dimana Muhammadiyah berpandangan: Ekonomi yang dikehendaki oleh Islam Berkemajuan adalah ekonomi Pancasila yang mengedepankan prinsip-prinsip kerakyatan, keadilan dan kemanusiaan. Muhammadiyah terlibat secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang tergolong sebagai masyarakat lemah (dhu’afa’ wa mustadh’afin), sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekonomi untuk seluruh anak bangsa. Keadilan ekonomi itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan aksi pemerataan untuk menghilangkan ketimpangan sosial, dan terpusatnya kekayaan di tangan sekelompok tertentu.
Perjuangan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dilakukan oleh Muhammadiyah melalui berbagai amal usahanya. Literasi ekonomi Muhammadiyah adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran seluruh anak bangsa bahwa perjuangan membangun ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah, yang dimaknai sebagai kegiatan mendekatkan diri kepada Allah. Maka, keadilan dan kebangkitan ekonomi (kemandirian, ketangguhan dan daya saing ekonomi) merupakan jalan penting dalam mendekatkan diri kepada Allah.
Acara Rakernas
Selain ajang silaturahmi dan koordinasi antar para pengurus LP UMKM PP Muhammadiyah, wilayah dan daerah, acara tersebut kata Syafruddin, juga diwarnai dengan rangkaian acara interaksi dialog pemangku kebijakan publik dan para pelaku UMKM, berupa Seminar tentang perekonomian Indonesia, dengan narasumber Menteri Perdagangan; Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Erick Thohir, Menteri Koperasi & UKM; Teten Masduki. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah; Prof. Dr. K.H Haedar Nashir, M.Si, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidan LP UMKM, Pemberdyaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup; Dr. Anwar Abbas, M.M, M. Ag dan Ketua LP UMKM PP Muhammadiyah; Toni Firmansyah, S.Farm, Apt. Serta Pameran (Expo) dan Pasar Murah UMKM unggul di tempat acara.
