YOGYAKARTA. suaramuhammadiyah.com- Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof Bambang Setiaji selaku salah satu pembicara dalam forum konsolidasi PP Muhammadiyah menyatakan bahwa pengangguran merupakan kondisi terburuk yang harus segera ditiadakan. Bahkan dalam kondisi tertentu pengangguran lebih buperuk daripada perbudakan. Menurutnya, angka pengangguran di Indonesia mencapai 10 juta jiwa. Padahal setiap tahunnya, ada 2,5 juta lulusan universitas, yang sebagian besar menjadi pengangguran.
”Harusnya tumbuh ribuan perusahaan tiap untuk menampung 2,5 juta lulusan. Pengangguran lebih berbahaya daripada perbudakan. Perbudakan sangat buruk, tapi masih ada yang bisa dikerjakan,” ungkap Rektor UMS ini saat sesi diskusi parallel ekonomi Berkemajuan yang bertema: Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat di Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Selasa (24/5).
Menurut Bambang, ekonomi Indonesia memang sedang tumbuh. Di Asia, Indonesia berada di bawah Cina dan India. Tetapi tingkat ketimpangan juga besar. Ketimpangan di Indonesia terjadi dalam banyak varian, salah satunya ketimpangan etnik. “Ada ketimpangan etnik, antara pribumi dan non pribumi,” ungkapnya.
Bambang menilai bahwa jumlah pengangguran dan tingkat kesenjangan yang begitu besar di Indonesia bisa menjadi ancaman serius jika tidak segera ditanggulangi. Sebagai solusi, pemberlakukan kebijakan ekonomi pro rakyat merupakan sebuah keharusan dan tidak bisa ditunda-tunda.
Anggota Majelis Dikti PP Muhammadiyah ini juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berusaha memberikan fasilitas pro rakyat, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal, dan masih belum tepat sasaran. Sehingga terkadang justru pihak asing yang melakukan kerja-kerja investasi dan mempekerjakan warga Indonesia. “Orang asing memberi teknologi dengan memberi pekerjaan kepada rakyat. Ini kaitannya dengan memperbanyak regulasi yang pro-rakyat. Banyaknya perusahaan asing inilah yang meberikan peluang kepada rakyat yang menganggur,” jelasnya.
Selain itu, Bambang juga menyebutkan beberapa contoh kongkrit dari perekonomian pro rakyat seperti mega proyek infrastruktur, pemberian dana pensiun yang tepat guna, kredit usaha rakyat (KUR), serta alokasi dana pendidikan (BOS) dan kesehatan (BPJS). “Megaproyek infrastruktur itu dapat dikatakan pro rakyat, namun pada titik tertentu infrastruktur, anggaran habis untuk merawat, terlebih kalau ada yang korupsi,” jelasnya.
Sebagai solusi mengentaskan pengangguran, Prof Bambang menekankan kepada pemerintah bahwa yang harus ditolong dalam peningkatan perekonomian rakyat adalah dari kalangan ekonomi menengah kreatif. “Pemerintah harus menolong rakyat yang 20 persen ke atas dari 40 persen rakyat kalangan bawah. Ini karena yang berhak ditolong rakyat pada 20 persen ke atas, inilah yang memiliki kereatifitas, seperti para sarjana. Merekalah nanti yang akan menolong sisanya,” tutup Prof Bambang Setiaji. (Ribas)