YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Kedaulatan pangan menjadi “komoditas politik” bukan hanya di dalam negeri tetapi juga komoditas politik pada level internasional. Apalagi mementum menjelang pemilihan presiden 2019, wacana yang bergulir tentang kedaulatan pangan Indonesia menjadi persoalan yang perlu dikaji.
Hal tersebut disampaikan oleh M Nurul Yamin, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pengantar Kajian Publik bertajuk “Kedaulatan Pangan dalam Pusaran Politik Nasional dan Internasional” di Grha Suara Muhammadiyah, Sabtu (10/11).
Menurut Yamin, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang tidak terlepas tentang perjuangan membangun bangsa berdaulat, kini kedaulatan pangan menjadi hal yang harus diperjuangkan.
“Persoalan kedaulatan teritori kita sudah selesai, meskipun di beberapa wilayah ada yang masih mempersoalkan, tetapi kedaulatan yang lebih substantif yang didalamnya kedaulatan pangan Indonesia ini menjadi persoalan yang perlu dikaji dan didiskusikan,” ungkapnya.
Yamin melanjutkan, kedaulatan pangan tidak bisa dipisahkan dari budaya pangan dan juga politik pangan. Serta berbagai persoalan yang berkelindan tentang pertanian dan petani di Indonesia. “MPM melakukan pemberdayaan petani melalui beberapa level, pertama pada produksi pertanian ada beberapa persoalan lahan, alih fungsi lahan, dan juga efisiensi dalam produksi pertanian. Level kedua produksi pasca panen, yang di dalamnya adalah bagaimana terkait pasar,” urai Yamin.
Oleh karena itu, kata Yamin, MPM menginisiasi gerakan kemandirian pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani malalui Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) yang merupakan bagian dari upaya membangun sebuah kedaulatan dan kemandirian petani, khususnya petani dampingan MPM. Dengan demikian, petani tidak hanya mendapat kedaulatan produksi, kedaulatan pasar, tetapi juga kedaulatan kelembagaan petani itu sendiri.
Pada sejatinya, masih menurut Yamin, merupakan ikhtiar Muhammadiyah masa awal melalui spirit gerakan Al Ma’un yang telah ditransformasikan di era sekarang ini. Maka, MPM memiliki fokus kajian pada enam isu utama, yaitu tentang pertanian, buruh, nelayan, difable, usaha mikro-kecil, hingga pemberdayaan daerah 3T (terpencil, terdepan, dan tertinggal).
Hadir sebagai narasumber yaitu guru besar hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Dr Bambang Cipto, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kasong, dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Prof Dr Ali Agus, DAA, DEA. Para pakar tersebut saling menyampaikan gagasan dalam rangka mengkaji berbagai hal yang strategis, sekaligus memperkaya visi gerakan MPM PP Muhammadiyah kedepan.(Riz)
