MEDAN, Suara Muhammadiyah – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Penandatangan naskah MoU dilakukan secara langsung oleh rektor UMSU Prof. Dr. Agussani,MAP dan Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi, di aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (31/12).
Kesepakatan kerjasama UMSU dan Pemprov Sumatera Utara ini dilakukan terkait dengan peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
Hadir dalam penandatanganan MoU Wakil Gubernur H. Musa Rajekshah, S. Sos, Sekretaris Daerah H. Afifi Lubis, SH, Wakil Rektor II Assoc. Prof. Dr. Akrim, Wakil Rektor III Assoc. Prof. Dr. Rudianto, Staff Ahli Rektor UMSU Dr. Ir. Hj. R Sabrina, M, Si dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumatera Utara.
Peran Akademisi untuk Sumut
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada penandatanganan kerjasama Pemprovsu dan UMSU itu mengatakan pembangunan di suatu daerah membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk para akademisi.
Peran para akademisi yang memiliki keahlian beragam sangat diperlukan dalam pembangunan daerah. “Peran akademisi ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan, agar Sumut lebih baik ke depan. Ada berbagai masalah yang bisa diselesaikan dengan meminta pendapat akademisi,” kata Edy Rahmayadi.
Nota kesepahaman yang diteken tersebut tentang penelitian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pertimbangan akademis pada pembangunan daerah Sumut. Adapun ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan antara lain pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, seminar publikasi, penerbitan lokakarya, pengelolaan SDM, pengkajian studi kelayakan dan lainnya.
“Sinergi kita perlukan untuk membangun Sumut ini, tidak bisa hanya satu pihak saja, ” kata Edy.
Sementara itu Rektor UMSU Agussani menyampaikan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal itu tidak bisa dilakukan tanpa bernitra dengan pemerintah atau pihak lain.
“Kita sangat bersyukur Pemprov Sumut melakukan ini, sebenarnya selama ini tugas seperti ini sudah kita lakukan, namun kita memerlukan payung hukum sehingga implementasi bisa kita laksanakan, “ujar Agussani.
Selanjutnya, diharapkan kerja sama tersebut akan diimplementasikan langsung kepada OPD Pemprov.
“Gubernur sebagai pembuat political will, akan mengimplementasikan ke OPD, agar akademisi bisa berperan dalam pembangunan, ” ujarnya.
Kerjasama UMSU juga dilakukan dengan beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera untuk program yang sama yakni, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. (Syaifulh/Riz)
