JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menimbulkan reaksi masyarakat. Termasuk digelarnya aksi massa di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat.
“Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan,” ungkap Mu’ti dalam keterangannya, Kamis (8/10).
Mu’ti juga meminta kepada Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata.
“Hindari cara-cara pendekatan kekuasaan, utamakan dialog dengan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan adanya UU ini,” jelas Mu’ti. (Riz)
