• Tentang SM
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Media Siber
  • Term & Condition
  • Privacy Policy
  • Hubungi Kami
Rabu, Mei 14, 2025
Suara Muhammadiyah
No Result
View All Result
  • Login
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora
No Result
View All Result
suaramuhammadiyah
No Result
View All Result

Dari Himmatul Ummah ke Himmatud Daulah

Suara Muhammadiyah by Suara Muhammadiyah
20 Mei, 2021
in Opini
Reading Time: 2 mins read
A A
0
yang penting menulis

Foto Dok Ilustrasi

Share

Dari Himmatul Ummah ke Himmatud Daulah

Oleh: Masud HMN

Baca Juga

Deni Asy’ari Tekankan Relevansinya Mengonsolidasikan Gerakan Ekonomi Berjamaah

Muhammadiyah Kritik DPR Langgar Keputusan MK

Adanya surat terbuka Anwar Abbas (AA) kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim (NM) amat menarik. Surat terbuka tersebut berkenaan soal pakaian jilbab di sebuah sekolah SMK di Padang, Sumatera Barat, yang sontak saja membuat bola panas politik di penghujung Januari 2021 masih terasa hingga kini. Syukurlah Keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam negeri dan dan Menteri Agama tentang pakaian seragam itu telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) 7 May 2021 yang diumumkan juru bicara MA Andi Samsan Andro.

Hal itu mengingat NM adalah Menteri Pendidikan pemerintahan Presiden Jokowi kritikal karena perilaku kontra versilnya yang banyak ditentang masyrakat luas. Belakangan ini tentang mengubah penulisan sejarah Nasional menghilangkan beberapa nama besar tokoh Islam tertentu.

Diantara lain Menteri Pendidikan NM dalam kekuasaanya sebagai pemerintah mengancam memecat Kepala Sekolah dianggap melakukan pelanggaran hak azazi manusia. Terhadap hal itu AA protes secara pribadi dan warga Negara meski ia adalah wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menyatakan ketidak setujuannya. Ia sebagai repsentasi pribadinya protes melalui surat terbuka yang viral banyak orang. Pendapat Itu juga kemudian merupakan pendapat banyak orang.

Penulis dalam kaitan ini terinspirasi dari membaca sejarah tentang Suriah dengan ibu kotanya Damaskus di masa lalu. Kota itu menjadi pusat kejayaan Daulah Umayyah. Sayang sekarang Syiria menjadi negara konflik.

Yang menarik di sana ada struktur pemerintahan yang rapi dan di sana pula tercipta kultur politik yang mapan. Kata daulah sangat popular, Di sana kata daulah dan ummah tumbuh dan berkelindan berhubungan erat dengan yang lain.

Defenisi daulah bermakna menetap, beredar dan berputar. Asal kata nya dalah yadhullu daulah, Dalam konteks sosial diartikan pemerintahan, kerajaan atau dinasti. Ringkasnya simbol kekuasaan politik.

Sementara ummah berarti bermasyrakat atau bangsa. Amma, yaummu berarti menuju, menumpu meneladani. Asal kata um, umi, ibu dan imam berarti pemimpin, Intinya ummah bekonotoasi kultur dalam daulah.

Singkat kata daulah dan ummah dua konsep yang berbeda namun berjalan bersama. Tak ada daulah tanpa ummah. Sebaliknya juga ummah tanpa daulah.

Lantas apa hubungan umat dan daulah ini dengan timbulnya kisruh di Sumatera Barat tersebut di atas? Hubungannya karena daulah atau kekuasan tercerai dari umat. Karena kemaunnya umat tidak sesuai atau berlawanan. Hak azazi manusia menurut NM harus menurut kepada daulah dan mengalahkan ummat untuk kepastian hukum dalam konteks Wakil ketua umum MUI. Figur NM adalah unsur kekuasaan dan unsur AA adalah unsur umat.

Penulis berpendapat, sebagai bagian repsentasi dari umat figure A A pantas dan sudah tepat untuk menyampaikan protes amar makruf nahyi mungkarnya. Meski posisi wakil ketua umum MUI secara terbuka dalam hal protes itu tidak diformallkannya. Tapi jelas meminjam istilah dipakai majelis Ulama Indonesia adalah fungsi himmaratul ummah (obsesi kepentingan umat) menghadapi himmatud daulah (kepentingan kekuasan) tercermin di situ.

Sekali lagi AA sudah benar yaitu mengejawantahkan dalam melindungi, mempersatukan, umat agar berada dalam ketentraman, kenyamanan, Wakil ketua MUI itu harus berhadapan dengan posisi NM dengan muatan kekuasaan yang dimilkinya.

Inilah soal kemudian yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini Pemegang pemerintahan yaitu Presiden Jokowi, Apakah akan pro NM dengan perilaku kontraversilnya, atau pro umat yang menginginkan ketentraman, keadilan dan persatuan. Wallahu aklam bissawab.

Mas’ud HMN, Doktor Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta

Tags: Himmatud DaulahHimmatul Ummahmuhammadiyah
Suara Muhammadiyah

Suara Muhammadiyah

Related Posts

Deni Asy’ari Tekankan Relevansinya Mengonsolidasikan Gerakan Ekonomi Berjamaah
Berita

Deni Asy’ari Tekankan Relevansinya Mengonsolidasikan Gerakan Ekonomi Berjamaah

28 September, 2024
Prof Dr Abdul Mu'ti
Berita

Muhammadiyah Kritik DPR Langgar Keputusan MK

22 Agustus, 2024
Tingkatkan Taraf Hidup Rakyat, Muhammadiyah MoU dengan BCA Syariah
Berita

Tingkatkan Taraf Hidup Rakyat, Muhammadiyah MoU dengan BCA Syariah

2 Juli, 2024
Next Post
Hari Kebangkitan Nasional

Menguak Sejarah Hari Kebangkitan Nasional

Please login to join discussion
  • Kotak Pos
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Pedoman Media

© SM 2021

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Khazanah
  • Hadlarah
  • Khutbah
  • Tanya Jawab Agama
  • Wawasan
  • Humaniora

© SM 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In