MEDAN, Suara Muhammadiyah – Ada cerita menarik dari Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mekar 13 tahun lalu dari kabupaten induknya Labuhan Batu. Yakni, hadirnya konsep Bung Desa atau akronim dari Bupati Ngantor di Desa. Mungkin nyaris sama dengan Kepala Negara atau Menteri pindah kantor ke satu daerah untuk menuntaskan permasalahan yang ada.
Cerita BUNG DESA atau Bupati Ngantor di Desa itu disampaikan Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, pada lebih 700 mahasiswa dan dosen FISIP UMSU melalui program FISIP UMSU Bicara, Kamis (14/10) siang kemarin. Webinar itu sendiri mengambil tajuk, “Sinergisitas Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Era New Normal”.
Tentu saja paparan Hendriyanto ini menarik karena sebagai kepala daerah yang baru dilantik itu ia ingin lebih dekat dengan rakyatnya. Dengan konsep Bung Desa itu membawa perangkat pemerintahan ke desa dan menyolusikan permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Sudah pasti, Program Bung Desa yang dilakukan dari satu desa-ke-desa lain, menaruh perhatian banyak pihak. Oleh moderator webinar Mujahiddin MSP disebut sangat menarik untuk dijadikan materi riset.
Selain Bupati Labura, kegiatan yang dibuka WR 3 UMSU Dr. Rudianto, M.Si ini juga mendatangkan narasumber lainnya yakni Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Dosen FISIP Universitas Indonesia yang juga Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI). Bertindak sebagai Moderator Mujahiddin, M.SP yang juga Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU dengan Pemantik Seminar Dekan FISIP Dr. Arifin Saleh, MSP.
“Dalam Program Bung Desa itu, Bupati dan Wakil Bupati berkantor di desa. Tugasnya melayani masyarakat dan menjemput aspirasi di berbagai bidang, seperti bidang pembangunan, bidang sosial kemasyarakatan, bidang pemerintahan,” ujar Hendriyanto. Beberapa desa yang sudah dijadikan tempat berkantor adalah Desa Tanjung Mangedar, Desa Air Hitam, Desa Pematang, Desa Sibito, dan Desa Sonomartani.
Prof. Dr. Bambang Shergi dalam paparannya menyatakan dalam siatuasi hari ini dan ke depan, Ilmu Sosial dan Politik ikut bertanggung jawab dalam membangun kapasitas pengendalian (oversight) holistik di tingkat pusat & daerah, dari soft sampai represif. Dalam hal pengendalian wabah dan menekan penularan memerlukan 4 elemen dasar, yakni Organisasi (Pelayanan Kesehatan Pemerintahan-Ketertiban), Perubahan Sikap Masyarakat, Bantuan Teknologi Komunikasi, dan Kordinasi-Sumberdaya-Sanksi.
“Dalam konteks pemerintahan, pendekatan pemerintahan masa kini dikenal dengan nama Dynamic Governance. Kerja sama dan komunikasi yang terbuka yang menjadi dasar kerjanya. Ini yang harus dikembangkan, karena model manajemen pemerintahan ini berbeda dengan gaya Performance Based dan Rule Based Bureucracy yang selama ini diterapkan,” jelasnya.
Sebelumnya, WR 3 UMSU Dr. Rudianto menyampaikan rasa gembira dan dukungannya atas pelaksanaan Webinar FISIP UMSU Bicara ini. “Panggung-panggung ilmiah seperti ini harus kita perbanyak. Selain bukti eksistensi, juga sebagai wujud sumbangsih pemikiran untuk pemerintah daerah dan untuk pengembangan diri. Apalagi yang hadir hari ini mencapai tujuh ratusan peserta. Jarang-jarang seperti ini,” ujarnya. (Syaifulh/Riz)
