JAKARTA, Suara Muhammadiyah –Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengutuk terjadinya peristiwa kekerasan yang menyerang kelompok Muslim di India. Aksi penyerangan ini semula merupakan aksi protes terhadap kebijakan baru pemerintah India terkait kewarganegaraan, atau disebut sebagai Citizenship Amendment Act (CAA).
“Jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tegas Abdul Mu’ti seperti dilansir dari The Jakarta Post, Kamis (27/2).
Dalam hal ini Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa Muhammadiyah mendesak pemerintah India untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap orang, terutama kaum Muslim.
Menurutnya sejauh ini pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan apa pun atas kekacauan di India.
Lebih lanjut Mu’ti menambahkan, Muhammadiyah mendesak pemerintah Indonesia, terlebih dalam posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengangkat masalah ini di panggung internasional. Mu’ti juga berharap negara-negara anggota lain juga mengutuk krisis kemanusiaan tersebut.
“Apa yang terjadi di sana bisa mengancam perdamaian di Asia Selatan dan dunia,” tambahnya.
Berdasarkan laporan dari Al Jazeera (27/02) tercatat sudah ada 37 orang korban yang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang luka-luka.
Gedung-gedung bahkan rumah warga di beberapa wilayah yang mayoritas Muslim di India rusak terbakar akibat ulah massa. Bahkan masjid yang berada di wilayah ibukota India juga ikut rusak terbakar.
Kekerasan ini dipicu adanya dua protes dua kubu yang berbeda dalam menanggapi kebijakan CAA dari pemerintah India. Pihak pro mayoritas adalah kelompok Hindu sedangkan yang kontra adalah dari kelompok Muslim. Kelompok Muslim menganggap kebijakan CAA ini mendiskriminasi kelompok Muslim yang seharusnya juga memiliki hak untuk berkewarganegaraan di India. Menurut kelompok Muslim India, kebijakan ini telah menciderai prinsip sekularisme yang sebelumnya digaungkan India. (ran)
