Muhammadiyah Siapkan Bigdata Informasi Amal Usaha Persyarikatan
MEDAN, Suara Muhammadiyah – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PW Muhammadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan Workshop Penyusunan Dokumen I Kurikulum Tingkat Pendidikan Muhammadiyah (KTSPM) Jumat (25/2) di Gedung LPMP, Asam Kumbang, Medan. Workshop yang diikuti sekitar 100 kepala sekolah dan Pimpinan Majelis Dikdasmen itu mengambil tema ” Merancang Dokumen KTSPM yang Unggul dan Berkarakter” dihadiri Sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah R. Alpha Amirachman dan ketua PWM Sumatera Utara Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution MA, Ketua Majelis Dikdasmen Sumut Aripay Tambunan.
Workshop yang berlangsung selama tiga hari 25-27 /2 itu menjadi agenda strategis dari upaya untuk membangun sekolah Muhammadiyah yang unggul dan berkarakter.
Sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah R. Alpha Amirrachman menjelaskan Muhammadiyah sangat serius dalam mengembangkan amal usaha seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Pengembangan yang sedang dilakukan Muhammadiyah adalah membangun bigdata amal usaha sehingga semua amal usaha yang digerakkan dapat ditemukan dalam bigdata Muhammadiyah itu.
Hal itulah yang sedang dipersiapkan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah dengan merapikan pangkalan data semua amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Pangkal data ini sangat penting agar semua data yang masuk dalam bigdata adalah akutar/benar. “Kesadaran akan pentingnya data yang benar ini harus menjadi konsen semua pengelola amal usaha pendidikan Muhammadiyabh,” sebut Alpha.
Masih terkait dengan data itu, R. Apha mengatakan data yang dimiliki harus akurat. Saat Muhammadiyah akan melakukan kemitraan atau ekspose tentang potensi yang dimiliki kita akan mengalami kesulitan karena data yang ada masih tidak benar. Akibatnya rencana kemitraan bisa batal dilakukan karena Muhammadiyah tidak bisa menyuguhkan data yang baik,” ingat Aplha serius.
Butuh Trobosan Hukum
Alpha Amirrachman juga menyinggung dengan program PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang dilakukan pemerintah dimana banyak guru Muhammadiyah yang lulus program itu kemudian migrasi ke sekolah negeri dimana guru itu lulus. Inikan jadi masalah bagi sekolah Muhammadiyah. Untuk itu, Dikdasmen PP Muhammdiyah sedang melakukan pembicaraan dengan Komisi X DPRRI untuk mencari terobosan hukum agar guru-guru yang lulus Program PPPK itu dapat dikembalikan ke sekolah asal. ” Karena pada regulasi yang ada memungkinkan guru lulusan PPPK dapat ditugaskan negara untuk betugas ditempa lainnya,” sebut Alpha.
Walau diakui ada juga pihak yang sinis dengan rencana ini karena sekolah swasta dinilai profit kenapa harus dibiaya negara. Kata Alpha logika berpikir demikian yang salah karena sekolah swasta sepeti Muhammadiyah tidak mengejar profit tapi mendidik anak bangsa. Harap dipahami, sekolah-sekllah Muhammadiyah yang tumbuh di grassroot adalah sekolah perjuangan. Sekolah yang tumbuh dari bawah yang terkadang tidak melalui kajian dan persiapan matang demi menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat.
Seperti apa trobosan hukum yang dihasilkan, Sekretaris Dikdasmen PP Muhmmadiyah menyebut Muhammadiyah sedang menunggu hasilnya.
RPJP Pendidikan Muhammadiyah
Sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah itu pun menjelaskan seputar RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang telah diluncurkan Ketua PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu. RPJP ini penting dalam upaya pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadihah. Alpha menyebut RPJP ini untuk dapat segera diimplementasikan dengan penyesuaian lokalitas masing-masing daerah. RPJP ini diharapkan dapat diterjemahkan ditingkat wilayah, daerah dan cabang masing-masing. ‘ RPJP ini merupakan kebijakan penting dalam usaha membangun sekolah Muhammdiyah dalam jangka panjang.” sebut Alpha Amirachman.
Pada pembukaan workshop itu memberikan laporan Ketua Majelis Dikdasmen PW Sumut Aripay Tambunan dan ketua PWM Sumatera Utara Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution. (Syaifulh)
